Tak Hanya di Jawa, di Sulsel Ribuan Kendaraan Diminta Putar Balik

Baca Juga

MATA INDONESIA, MAKASSAR – Tak hanya di Pulau Jawa, di Sulawesi Selatan ribuan kendaraan dipaksa putar balik sejak pemberlakuan larangan mudik periode 6-17 Mei 2021.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat pada Selasa 11 Mei 2021 sebanyak 1.330 kendaraan pemudik terjaring operasi di pos penyekatan dan diminta memutar balik.

”Data per hari ini sebanyak 1.330 kendaraan dari total sebelumnya diminta putar balik ke Makassar,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel Muhammad Arfah di Makassar, Selasa 11 Mei 2021.

Arfah menjelaskan sejak diberlakukan penyekatan kendaraan mudik di dua perbatasan di wilayah selatan, yakni Kabupaten Gowa-Takalar serta wilayah Barat, Kabupaten Maros-Pangkep, intensitas arus mudik mulai berkurang.

Mayoritas pemudik yang hendak meninggalkan wilayah aglomerasi itu juga teridentifikasi menggunakan kendaraan pribadi. Rata-rata mereka melakukan perjalanan antardaerah meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar atau Mamminasata.

Bagi yang mudik tidak membawa surat keterangan tes Corona maupun surat tugas sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 tahun 2021, maka disuruh memutar balik.

”Kami minta untuk kembali ke tempat asalnya,” kata Arfah.

Ia tidak memungkiri masih ada saja pemudik yang lolos dari pantauan penyekatan kendaraan di saat petugas Satgas gabungan TNI-Polri, Dishub Satpol PP lengah atau sedang beristirahatlah di posko perbatasan.

Pihaknya terus melakukan evaluasi bersama tim gabungan dengan tetap memperketat daerah perbatasan di luar wilayah aglomerasi, termasuk mengawasi jalur alternatif yang dapat dilalui pemudik menjelang Lebaran.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini