Tak Disangka, Perempuan Indonesia Antusias Ramaikan Investasi Kripto

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Investor mata uang digital kripto di Indonesia tercatat 20 persennya merupakan perempuan, yang jumlahnya sekitar 1 juta orang pada 2021 ini.

Angka itu disebut tumbuh pesat, dari yang sebelumnya hanya 13-14 persen saja di 2020.

“5 juta sudah menjadi investor di aset kripto, ada 20 persen berasal dari investor perempuan,” kata Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh K Harmanda, Rabu 28 April 2021.

Teguh menyebut, perempuan begitu aktif dan agresif dalam bertransaksi di pasar aset kripto, bukan hanya di Indonesia, melainkan secara global.

“Saya temui di mana-mana, dua tahun lalu di Hong Kong banyak antusias wanita tangguh dari berbagai negara dan mereka cepat adopsi aset kripto dan teknologi blockchain,” ujar Teguh.

Ia berkata, kepercayaan pada keuangan digital kripto benar-benar terbantu secara signifikan dengan keikutsertaan perempuan secara besar-besaran.

Apalagi, selama ini perempuan dikenal sebagai investor yang disiplin dan teliti dalam pengelolaan keuangan.

“Dengan munculnya wanita di aset kripto, maka gain trust (kepercayaan) pada industri ini lebih baik lagi,” kata Teguh.

Saat ini, perdagangan aset kripto diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Bappebti mengakui 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Ini tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Sejumlah mata uang kripto yang diakui oleh Bappebti antara lain Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP atau Ripple, dan Bitcoin Cash. Selanjutnya, Binance Coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin SV, dan sebagainya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini