MINEWS, INTERNASIONAL -Â Pemerintahan Inggris di bawah komando Perdana Menteri Boris Johnson terus menunjukkan keperkasaan mereka, meski sebelumnya kalah di parlemen. Rencananya, pemerintah Inggris ngotot akan tetap meninggalkan Uni Eropa alias ‘Brexit’ pada 31 Oktober 2019.
Rencana itu jelas bertentangan dengan permintaan parlemen yang sebelumnya memaksa Johnson untuk mengajukan perpanjangan waktu. Namun, pemerintah Inggris tak peduli, dan akan tetap melakukan Brexit sesuai jadwal.
“Kami akan pergi pada 31 Oktober, kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melakukannya,” ujar menteri persiapan Brexit tanpa kesepakatan Michael Gove kepada Sky News, Senin 21 Oktober 2019.
Belakangan ini, keputusan Brexit tak menemui titik terang. Perseteruan parlemen dan PM Johnson memanas, menjebak Inggris pada dua pilihan, yakni keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober atau menunda Brexit.
Johnson telah kalah di parlemen Inggris atas rafikasi kesepakatan yang dibuatnya dengan Uni Eropa. Kini Johnson harus bentrok dengan UU yang melarang Brexit diputuskan tanpa kesepakatan.
Parlemen secara resmi telah meminta Johnson untuk mengajukan penundaan Brexit hingga 31 Januari 2020. Johnson pun mengirim catatan permintaan seperti yang diisyaratkan parlemen. Tapi catatan itu tanpa tanda tangan. Catatan itu berisi tentang dampak buruk bila Brexit kembali ditunda.
“Surat itu dikirim karena syarat parlemen mengharuskannya, tapi parlemen tidak bisa mengubah pikiran pardana menteri, parlemen tidak bisa mengubah kebijakan atau determinasi pemerintah,” kata Gove.
