Tahun Depan Masyarakat Indonesia Bisa Punya KTP Digital

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tahun depan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi membawa-bawa kartu tanda penduduk (KTP) karena Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan memberlakukan identitas kependudukan digital (IKD).

Hal itu diungkapkan Dirjen Dukcapil pada Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah melalui pesannya yang ditulis, Kamis 29 September 2022.

“IKD sudah diujicoba selama tiga tahun dari 2020,” ujar Zudan.

Sistem yang disiapkan Ditjen Dukcapil untuk mengoperasikan IKD adalah membuat aplikasi yang diunduh di playstore.

Setelah diunduh kemudian diakses hingga aplikasi itu meminta nomor NIK dan hasil pindai wajah.

Lalu, akan muncul KTP hingga kartu keluarga di telpon pintar kita sehingga tidak perlu lalu membawa kartu fisiknya.

Saat ini, IKD tersebut baru dimiliki pegawai Ditjen Dukcapil dan ASN sebagai tahap uji coba.

Berikutnya, uji coba akan dilakukan terhadap pelajar dan mahasiswa, tahun depan kemungkinan besar masyarakat umum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini