HeadlineNews
Updated:

Tahun Baru Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 35 Ribu

one
one
365
365
0
Baca Juga
one
one

MATA INDONESIA, JAKARTA – Biaya layanan rapid test antigen di stasiun turun. Dari sebelumnya Rp 45 ribu menjadi Rp 35 ribu. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Januari 2022 di 83 stasiun yang melayani rapid test antigen.

”Penyesuaian tarif rapid test antigen tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan di masa libur Tahun Baru 2022 ini,” kata  VP Public Relations KAI Joni Martinus, Kamis, 30 Desember 2021.

Joni meminta pelanggan untuk terus melengkapi persyaratan naik KA di masa Natal dan Tahun Baru, salah satunya rapid test antigen bagi pelanggan dengan usia di atas 12 tahun.

Pada periode 17-29 Desember 2021, KAI membatalkan 22.576 tiket pelanggan karena belum melengkapi persyaratan. Rinciannya 9.628 tidak PCR bagi yang berusia di bawah 12 tahun, 8.983 tidak rapid test antigen, 3.864 tidak vaksin dosis kesatu atau kedua, 96 sakit, dan lima tidak membawa masker.

“Dengan semakin terjangkaunya harga tersebut, diharapkan calon pelanggan dapat memanfaatkan layanan tersebut dalam melengkapi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang berlaku,” terang Joni.

Berikut 83 stasiun yang melayani pemeriksaan rapid tes antigen:

  1. Stasiun Pasar Senen.
  2. Stasiun Gambir.
  3. Stasiun Bekasi.
  4. Stasiun Cikampek.
  5. Stasiun Karawang.
  6. Stasiun Bandung.
  7. Stasiun Kiaracondong.
  8. Stasiun Tasikmalaya.
  9. Stasiun Banjar.
  10. Stasiun Purwakarta.
  11. Stasiun Cimahi.
  12. Stasiun Cipendeuy.
  13. Stasiun Ciamis.
  14. Stasiun Cirebon.
  15. Stasiun Cirebon Prujakan.
  16. Stasiun Jatibarang.
  17. Stasiun Babakan.
  18. Stasiun Brebes.
  19. Stasiun Haurgeulis.
  20. Stasiun Pegadenbaru.
  21. Stasiun Semarang Tawang.
  22. Stasiun Semarang Poncol.
  23. Stasiun Tegal.
  24. Stasiun Cepu.
  25. Stasiun Ngrombo.
  26. Stasiun Pemalang.
  27. Stasiun Pekalongan.
  28. Stasiun Weleri.
  29. Stasiun Purwokerto.
  30. Stasiun Kroya.
  31. Stasiun Kutoarjo.
  32. Stasiun Sidareja.
  33. Stasiun Kebumen.
  34. Stasiun Gombong.
  35. Stasiun Cilacap.
  36. Stasiun Yogyakarta.
  37. Stasiun Solo Balapan.
  38. Stasiun Lempuyangan.
  39. Stasiun Klaten.
  40. Stasiun Purwosari.
  41. Stasiun Sragen.
  42. Stasiun Wates.
  43. Stasiun Solo Jebres.
  44. Stasiun Madiun.
  45. Stasiun Jombang.
  46. Stasiun Blitar.
  47. Stasiun Kediri.
  48. Stasiun Kertosono.
  49. Stasiun Tulungagung.
  50. Stasiun Nganjuk.
  51. Stasiun Surabaya Pasar Turi.
  52. Stasiun Surabaya Gubeng.
  53. Stasiun Malang.
  54. Stasiun Wlingi.
  55. Stasiun Sidoarjo.
  56. Stasiun Mojokerto.
  57. Stasiun Bojonegoro.
  58. Stasiun Babat.
  59. Stasiun Lamongan.
  60. Stasiun Kepanjen.
  61. Stasiun Wonokromo.
  62. Stasiun Jember.
  63. Stasiun Ketapang.
  64. Stasiun Banyuwangi Kota.
  65. Stasiun Rogojampi.
  66. Stasiun Probolinggo.
  67. Stasiun Kalisetail.
  68. Stasiun Medan.
  69. Stasiun Kisaran.
  70. Stasiun Tanjung Balai.
  71. Stasiun Rantauprapat.
  72. Stasiun Mambangmuda.
  73. Stasiun Tebing Tinggi.
  74. Stasiun Kertapati.
  75. Stasiun Prabumulih.
  76. Stasiun Muaraenim.
  77. Stasiun Lahat.
  78. Stasiun Tebingtinggi.
  79. Stasiun Lubuk Linggau.
  80. Stasiun Tanjungkarang.
  81. Stasiun Kotabumi.
  82. Stasiun Baturaja.
  83. Stasiun Martapura.
Berita Sebelumnya
Peran UMKM Dioptimalkan Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Berita Selanjutnya
Jelang Akhir 2021, BIN NTT Gencarkan Vaksinasi di Kupang Barat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini