Tahun 2022 Beras akan Surplus lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sempat naik tipis sekitar 0,5 persen menjelang Lebaran 2022, harga beras cepat melandai kembali.

Secara rata-rata nasional, harga beras kelas Super 1 anteng ada di level Rp13.100 per kg. Turun Rp 50 per kg dari posisi sepekan sebelumnya.

Harga Super 2 bertengger pada angka Rp16.650, kelas medium di Rp 11.750, dan jenis yang termurah Rp 10.400.

Harga beras stabil dan terjaga. Setidaknya, gambaran itulah yang terekam oleh Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan. Tentu ada variasi dari satu daerah dengan yang lain. Toh, hampir di semua daerah situasi harga beras itu terus stabil.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), unit kerja di bawah Bank Indonesia yang melakukan pemantauan harga pangan, juga mengonfirmasikan situasi  tersebut. Tak ada lonjakan.

Pasokan beras nasional cukup aman. Perum Bulog menyatakan, kini stok beras di gudangnya  bergerak di antara 1 hingga 1,5 juta ton. Jumlah itu cukup guna menjaga stabilitas harga dan pasokan secara nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahkan merasa yakin betul tak perlu ada impor beras. ”Beberapa tahun terakhir ini Indonesia tidak impor beras. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini juga tidak impor,” ujar Budi Waseso.

Dalam catatannya, sejak 2019 Indonesia tidak mengimpor beras dari luar negeri.

Budi Waseso pun meyakini, stok di masyarakat cukup besar setelah panen raya yang cukup berhasil pada periode Maret–April 2022. Proyeksi produksi padi antara Mei–Desember 2022 pun akan cukup besar. “Jadi, stok beras ini akan terus bertambah,” ucap Budi Waseso.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal April 2022 membuat prediksi, produksi beras Indonesia pada empat bulan pertama 2022. Mencapai 25,4 juta ton gabah kering giling (GKG), yang  setara dengan 14,63 juta ton beras. Ada kenaikan 7,7 persen dari tahun sebelumnya. Prediksi itu berdasar pada luas area tanam dan laporan tingkat risiko yang ada.

Kenaikan 7,7 persen itu berasal dari mundurnya musim tanam di sejumlah area di Jawa Timur dan Lampung. Sehingga masa panen yang sedianya terjadi di akhir 2021 bergeser masuk ke tahun 2022. Ketersediaan air juga cukup besar dan merata. Maka, luas panen pada periode Januari–April 2022 mencapai 4,8 juta ha, atau 8 persen lebih tinggi dari periode yang sama di 2021.

Meski ada sebagian yang bergeser masa panennya, data BPS berdasarkan Angka Tetap (ATAP) pada 2021. Luas panen padi mencapai sekitar 10,41 juta hektare dengan produksi sebesar 54,42 juta ton GKG.

Jika konversikan menjadi beras, maka produksi di 2021 mencapai 31,36 juta ton. Hasil panen itu memberi surplus 1,33 juta ton dari perkiraan kebutuhan konsumsi setahun yang sebesar 30,03 juta ton.

Dengan modal produksi 14,63 juta ton pada periode Januari–Maret, pengadaan beras tanpa impor di 2022 menjadi sangat mungkin, jika semua dapat berjalan normal. Tak ada anomali cuaca dan ledakan hama penyakit padi.

Catatan statistik dapat menunjukan bahwa hasil panen Januari–April biasanya menyumbang  38–40 persen dari produksi tahun berjalan.

Sementara realisasi 2022, panenan Januari–April ini telah menyumbang 48 persen dari konsumsi. Kekurangan 16 juta ton beras untuk konsumsi nasional agaknya tak akan sulit dipenuhu dari produksi Mei–Desember.

Ada variasi yang besar dalam produksi beras dari bulan ke bulan. Panenan terbesar terjadi di bulan Maret dan April. Hasil panen menyusut di sepanjang  Mei, Juni, dan Juli. Lalu naik lagi pada Agustus-September meski hanya sekitar 50–60 persen dari panen Maret–April. Berikutnya, pada Oktober, November dan Desember. Areal panen sangat rendah, dan mulai meningkat pada Januari–Februari. Begitu siklusnya mengikuti ketersediaan air di sawah.

Dalam catatan Badan Pangan  Nasional, ada stok beras (hasil produksi 2021) sebesar 5,27 juta ton yang masuk ke 2022 ini. Badan pangan pun memproyeksikan produksi beras di 2022 mencapai 31,68 juta ton. Walhasil, ketersediaan beras nasional di 2022 bisa mencapai 36,95 juta ton. Jika dikurangi dengan konsumsi yang 30,90 juta ton, maka akan ada stok 6,05 juta ton yang akan masuk ke tahun 2023. Bila kalkulasi ini sesuai, maka 2023 pun kemungkinan tak perlu impor beras.

Kementerian Pertanian menyatakan, salah satu kunci sukses atas swasembada beras ialah peningkatan produktivitas. Penciutan sawah produktif akibat konversi penggunaan lahan ternyata diimbangi dengan kenaikan produktivitas. Secara rata-rata, produktivitas sawah petani pada 2022 bisa mencapai 5,22 ton GKG/ha, meningkat dari tahun sebelumnya yang 5,12 ton/ha.

Surplus hasil pertanian itu kini semakin penting di tengah gejolak harga pangan dunia yang makin serius. Indeks harga pangan dunia meningkat, harga-harga pangan impor menjadi semakin mahal, sementara Indonesia masih mengimpor banyak produk pangan, mulai dari gandum, kedelai, susu, daging, bawang putih, dan gula.

Berita baiknya, menurut prognosa Badan Pangan Nasional, Indonesia terbantu oleh stok pangan hasil limpahan 2021. Memasuki 2022, ada stok limpahan jagung 720 ribu ton, yang cukup untuk membuat harga tidak bergolak di awal tahun.

Proyeksi produksi jagung tahun ini 16,6 juta ton, dan ditambah stok tadi, bisa menghasilkan surplus 1,58 juta ton, untuk dibawa masuk (carry over). Ia akan menjadi stok awal untuk kebutuhan jagung 2023.

Stok bahan pokok bawaan dari 2021 itu ada juga yang berupa kedelai (191 ribu ton), bawang putih (191 ribu ton), daging beku (sapi dan kerbau), gula pasir, dan sejumlah bahan pangan lainnya yang semuanya berguna untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di awal tahun 2022.

Dari sejumlah bahan pokok itu, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberi peringatan soal kenaikan indeks harganya, utamanya pada produk sereal (jagung, beras, gandum, kedelai) dan susu. Namun, gula dan daging relatif stabil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Oleh: Satria Putra )*Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tatakelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi barupenguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program inidirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas aksesmasyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan danevaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasimampu berkembang secara sehat, profesional, dan akuntabel.Penguatan tata kelola koperasi desa menjadi bagian dari agenda besartransformasi perkoperasian nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi memandang bahwa keberhasilan pembangunankoperasi tidak cukup hanya bertumpu pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Karena itu, langkah percepatandigitalisasi menjadi pilihan strategis untuk memastikan pengelolaankoperasi berjalan lebih transparan dan efisien.Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat kendali digital yang difokuskan mendukung penyelenggaraan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih. Kehadiran pusat pengawasan ini menandai babak baru tatakelola koperasi nasional yang berbasis data dan teknologi.Ferry menjelaskan bahwa Command Center dibangun sebagai sisteminformasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai data operasionalkoperasi lintas lembaga, termasuk pengelolaan dana bergulir. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari mandat besartransformasi koperasi nasional agar mampu berkembang lebih kompetitifsekaligus menjawab tuntutan modernisasi ekonomi desa.Digitalisasi, menurut Ferry, bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan instrumen untuk memperkuat kontrol kelembagaan. Melaluisistem ini, pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepatdan akurat. Pemerintah dapat menjangkau langsung perkembangankoperasi di berbagai daerah sehingga potensi kendala dapat terdeteksilebih dini.Keunggulan utama Command Center terletak pada kehadiran early warning system yang dirancang untuk mendeteksi persoalan secaracepat. Pendekatan ini memungkinkan langkah korektif dilakukan sebelumpermasalahan berkembang lebih luas. Dengan sistem pencegahan dini, pemerintah memastikan setiap dinamika operasional koperasi dapatdirespons secara terukur dan tepat sasaran.Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadappelaksanaan pelatihan, aktivitas usaha, hingga perkembangankelembagaan koperasi desa. Model pengawasan berbasis data seperti inimemperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistemevaluasi yang berkesinambungan dan tidak lagi bergantung pada laporanmanual yang seringkali terlambat.Ferry juga menegaskan bahwa penguatan koperasi desa tidak dapatdilakukan secara parsial. Karena itu, Command Center dirancangterhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasukKementerian Desa, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengelola dana bergulir. Integrasi lintas sektor ini mencerminkan pendekatan kolaboratifpemerintah dalam menciptakan pengawasan menyeluruh.Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan tata kelolakoperasi berjalan sesuai koridor hukum, administrasi, dan prinsipakuntabilitas publik. Pemerintah memahami bahwa koperasi desamemegang peran strategis dalam distribusi layanan ekonomi masyarakat, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara terkoordinasi.Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih,menilai keberadaan Command Center akan menjadi landasan pentingbagi proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih efektif. Iamenekankan bahwa penguatan infrastruktur digital, keamanan data, dankapasitas sumber daya manusia teknologi informasi menjadi syarat utamaterwujudnya ekosistem koperasi modern.Pandangan Hera memperlihatkan bahwa transformasi koperasi yang dilakukan pemerintah tidak bersifat seremonial. Langkah ini dibangunmelalui fondasi teknis yang matang agar sistem pengawasan berjalanberkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan lapangan secara nyata.Dukungan terhadap pendekatan pengawasan berlapis juga datang dariekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa karakterKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memadukan fungsi komersialdan sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas otoritas sesuaikewenangannya.Menurut Dipo, pengawasan terhadap aktivitas keuangan sepertipenyaluran kredit idealnya berada di bawah otoritas yang memilikikompetensi khusus di sektor jasa keuangan. Sementara itu, pengawasankelembagaan dan unit usaha tetap relevan berada dalam pembinaanKementerian Koperasi. Pendekatan ini dinilai akan memperkuatakuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan.Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkalasebagai instrumen pendukung evaluasi eksternal. Dengan audit...
- Advertisement -

Baca berita yang ini