Swasta Dukung Akselerasi Transisi Energi Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sektor swasta dipastikan siap memberikan dukungan untuk mempercepat akselerasi transisi energi di Indonesia guna mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Muhammad Yusrizki mengatakan percepatan menuju pemanfaatan EBT ini penting mengingat sektor ketenagalistrikan Indonesia mendapat sorotan dalam COP26 di Glasgow.

“Sektor swasta siap berlari kencang untuk mendukung akselerasi transisi energi, apalagi transisi energi sudah menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam kerangka mitigasi emisi karbon,” katanya.

Ia juga mengatakan sudah waktunya sektor-sektor pendukung lainnya turut mengambil bagian dalam agenda transisi energi, mengingat sektor ketenagalistrikan tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan emisi bersih.

“Sektor swasta yang bergerak di ketenagalistrikan telah lebih dulu memulai learning curve mereka, tetapi membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain untuk bisa menjalankan agenda transisi energi nasional,” katanya.

Yusrizki mencontohkan salah satu sektor yang dapat mendukung pelaksanaan EBT adalah sektor perbankan yang bisa mengadopsi pola pandang yang lebih akomodatif terhadap transisi energi.

Misalnya, perbankan dapat memberikan keringanan kepada warga yang ingin mengajukan kredit untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap mengingat selama ini opsinya masih terbatas yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan bunga pinjaman tinggi.

“Peralatan PLTS Atap dapat berfungsi minimal 10 tahun, tetapi kredit KTA biasanya memiliki jangka waktu satu-dua tahun. Di sinilah terjadi mismatch antara pasokan jasa keuangan dengan permintaan jasa keuangan terkait EBT,” katanya.

Menurut dia, jasa keuangan global telah lama melakukan alignment terhadap sektor tenaga listrik EBT dengan berbagai varian produk, tidak hanya dari sisi pembangkit, tetapi juga dari sisi transmisi dan distribusi.

“Harus diakui, banyak pendanaan dari luar negeri yang menunggu tumbuhnya pasar EBT di Indonesia dan sangat disayangkan apabila perbankan nasional hanya bersifat pasif dan tidak mengembangkan skillset yang dibutuhkan untuk dapat melihat sektor ketenagalistrikan EBT sebagai portofolio investasi yang menjanjikan,” kata Yusrizki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini