Swasembada Beras Sudah di Depan Mata

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan bahwa program peningkatan produksi beras yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah terlihat dampaknya pada peningkatan produksi. Jika mengacu pada data yang dirilis BPS menurutnya swasembada sudah di depan mata.

Mengacu data BPS, selalu surplus beras dari tahun ke tahun. Tahun 2018 itu surplus beras 4,37 juta ton, selanjutnya 2019 surplus 2,38 juta ton, terus 2020 surplus 1,97 juta ton.

“Ini kan surplus bisa dijumlah menjadi surplus kumulatif 8,72 juta ton, karena pengertian surplus ini adalah produksi dikurangi konsumsi setiap tahunnya dan tidak ada impor, sedangkan ekspornya belum terlalu banyak. Saat ini dalam tahap inisiasi ekspor,” katanya di Bogor, Rabu 1 September 2021.

Menurut Prima Gandhi, melihat program-program yang dilaksanakan Kementan saat ini seperti peningkatan Indek Pertanaman (IP) 400 dan berbagai program strategis lainnya, produksi beras tahun 2021 ini diyakini mengalami peningkatan atau surplus.

Pada musim tanam (MT) I pada Oktober-Maret 2020/2021 ini diprediksi surplus lebih dari 3 juta ton. Mudah-mudahan, lanjut Prima, pada MT II April-September 2021 juga mampu panen.

Juli-Desember 2021 mampu mempertahankan produksi di saat musim kemarau, sehingga akhir Desember 2021 juga tetap surplus secara signifikan.

“Dan kita ketahui sejak tahun 2019 hingga Agustus 2021 ini Indonesia mampu mempertahankan produksi, tidak ada kebijakan impor beras dan tidak ada impor beras umum untuk konsumsi maupun untuk cadangan stok,” katanya.

Dirinya menegaskan apabila pemerintah mampu meningkatkan produksi, stok banyak dan tidak impor beras konsumsi hingga akhir Desember 2021, berarti Indonesia mutlak sudah swasembada beras.

Melihat program-program yang dilaksanakan Kementan saat ini pun telah menunjukkan hasilnya, di mana data dan kondisi lapangan terlihat setiap tahun diperoleh surplus. Artinya produksi lebih tinggi dibanding konsumsinya.

Lebih lanjut Prima Gandhi menyebutkan meskipun kondisi cukup sulit akibat pandemi Covid-19, ternyata pada 2020-2021 proses produksi tetap berjalan dengan baik dan petani terus bergerak tanam padi.

Saat pandemi ini memang berdampak pada sistem distribusi dan aspek konsumsi pangan. “Sedangkan proses produksi tetap berlangsung sehingga berkontribusi positif terhadap ekonomi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini