Surat Pemecatan Ferdy Sambo Sudah Dikirim Polri ke Sekmil

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Surat pemecatan Ferdy Sambo telah dikirimkan Polri kepada Sekertariat Militer (Sekmil).

Diketahui, Sambo diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus kematian Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat.

“Sudah dikirim berkas pemecatan Sambo ke Sekmil,” kata Dedi, Kamis 29 September 2022.

Namun, ia tak menyebutkan secara pasti kapan surat pemecatan Sambo itu diserahkan ke Sekmil. Kendati demikian, ia berjanji akan mengupdate hal ini setelah ada informasi lanjutan.

“Nanti kalau sudah ada up datenya lagi dari SDM akan diinfokan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan proses pemberkasan administrasi pemecatan Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat masih terus berproses.

“Ya untuk administrasinya, administrasinya saja ya, administrasi untuk pengusulan,” kata Dedi.

Proses persiapan berkas disiapkan SSDM Polri setelah Komisi kode etik profesi (KKEP) tingkat banding telah menolak permohonan banding Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diajukan oleh Ferdy Sambo.

Kemudian, apabila berkas dinyatakan rampung nantinya pihak SDM akan menyerahkan ke Sekretariat Negara (Setneg) RI untuk kebutuhan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setneg. Setneg langsung dapat Keppresnya dan kita serahkan ke pelanggarnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini