Sudah Terciduk Polisi, Zaim Saidi Mengakui Berburu Dinar-Dirham Hingga ke Kesultanan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pendiri pasar muamalah Depok, Zaim Saidi akhirnya diciduk kepolisian atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Mata Uang. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegakan bahwa Zaim memesan dinar dan dirham dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk hingga ke beberapa kesultanan.

“Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, hingga Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT Antam. Selain itu, dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulo Mas Jakarta dengan harga lebih murah dari acuan PT Antam,” kata Ramadhan.

Ia juga menjelaskan bahwa tersangka ZS menentukan harga koin dinar dan dirham tersebut sesuai harga PT Aneka Tambang (Antam) Tbk ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungannya.

Sementara dinar yang digunakan adalah koin emas seberat 4  1/4gram dan emas 22 karat. Sedangkan dirham merupakan koin perak murni seberat 2,975 gram.

“Saat ini nilai tukar satu dinar setara dengan Rp 4 juta rupiah, sedangkan dirham setara dengan Rp 73.500,” kata Ahmad Ramadhan.

Akibat perbuatannya ini, Zaim diduga melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Zaim terancam hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini