MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah.
Direktur Executif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN. Namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting. ”Kenaikan harga BBM memang perlu. Karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” ujar Yose Rizal, Selasa 30 Agustus 2022.
Penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu. ”Bila harga BBM jenis Pertalite masih tetap dengan harga sekarang, sementara harga jenis BBM lainnya naik, praktis konsumsi Pertalite akan makin meningkat. Karena orang akan sifting,” katanya.
Subsidi harus berkurang dan harga BBM harus naik agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara stok dan permintaan. ”Kalau harganya tidak naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik. Sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik. Harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” katanya.
Hasil penghematan dari pengurangan subsidi BBM bisa berguna untuk membiayai hal lain yang lebih penting.
”Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus di kejar dan itu butuh APBN yang cukup besar,” katanya.
Selain pendidikan, penghematan APBN juga berguna untuk transisi menuju energi berkelanjutan. Saat ini perubahan iklim sedang terjadi.
“Kita butuh transisi menuju energi yang bersih. Ini membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Harusnya subsidi sekian ratus triliun itu bisa membangun banyak sekali solar panel, banyak sekali mini dan micro-hydro di Indonesia, untuk transisi ke energi terbarukan, energi yang bersih,” katanya.
