News
Updated:

Suap Hibah KONI, Jaksa KPK Yakin Aspri hingga Menpora Terlibat

bach
bach
394
394
0
Baca Juga
bach
bach

MINEWS, JAKARTA-Keterlibatan Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum dalam kasus suap dana hibah KONI makin menguat. Hal itu diyakini oleh Jaksa KPK dan didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang kuat.

Awalnya, jaksa mengatakan dengan adanya alat bukti yang kuat dengan didukung keterangan saksi, bantahan Imam, Ulum, ataupun staf protokol Kemenpora Arief Susanto terkait dana hibah KONI ini tidak relevan.

“Bahwa dari Keterangan saksi dan alat bukti satu sama lain saling berkaitan, maka bantahan yang dilakukan oleh saksi Mifathul Ulum, Arief Susanto dan saksi Imam Nahrawi menjadi tidak relevan dan patut dikesampingkan,” ujar jaksa KPK Ronald saat membacakan surat tuntutan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis 9 Mei 2019.

Jaksa pun menilai ketiganya turut serta bekerja sama dalam kasus korupsi ini. Menurutnya adanya keterkaitan antara bukti satu dan bukti lainnya menunjukkan adanya bukti atau fakta hukum, serta adanya keikutsertaan dari para saksi tersebut dalam suatu kejadian yang masuk ke dalam permufakatan jahat, yang dilakukan secara diam-diam atau yang dikenal dengan istilah sukzessive mittraterscraft.

Dalam persidangan walaupun Pak Ulum tidak mengakui pemberian-pemberian itu, tapi fakta-fakta dari saksi KONI dan semuanya membenarkan, jadi artinya keterangan Ulum tidak didukung alat bukti yang lain, malah bertentangan dengan saksi dari KONI.

“Ini juga diperkuat bahwa adanya pertemuan antara Sekjen KONI Ending dan Ulum untuk membahas komitmen fee itu,” katanya.

Maksud dari komitmen fee itu adalah, jika merujuk pada persidangan, memang disebut jaksa dalam surat tuntutan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, jika ada kesepakatan antara Ending dengan Ulum bahwa setiap anggaran KONI dicairkan oleh Kemenpora, maka KONI wajib memberikan fee 15 sampai 19 persen dari anggaran yang cair.

Terakhir, Ronald memastikan akan melaporkan semua fakta persidangan kepada penyidik agar diteliti lebih lanjut. Dia juga menegaskan akan mendalami keterkaitan Menpora dalam kasus ini.

Sebelumnya Ending dituntut hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Johnny dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka diyakini memberikan suap ke Mulyana cs untuk mendapatkan hibah KONI.

Berita Sebelumnya
Dituduh Hamil, Gisella Anastasia: Gak Pernah Lihat Saya Setengah Telanjang Ya!
Berita Selanjutnya
Tok! Lebaran, PNS Dapat Cuti 11 Hari, Mulai 30 Mei-9 Juni 2019
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini