Stok dan Harga Ikan Stabil Saat Ramadan dan Idul Fitri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Stok komoditas perikanan mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2022.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan harga ikan stabil pada pekan kedua puasa hingga menjelang Lebaran.

Kepastian itu merujuk pada prognosa KKP pada tahun 2022. Berdasarkan prognosa, kebutuhan ikan selama periode Ramadhan sampai Idul Fitri sebesar 2,64 juta ton.

Sedangkan prognosa ketersediaan ikan di dua bulan tersebut mencapai 2,99 juta ton. Dengan memperhatikan pola musim penangkapan dan produksi budidaya.

”Prognosa pasokan ikan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Merujuk kondisi tiga tahun terakhir, pasokan dan ketersediaan ikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri juga selalu mencukupi,” ujar Trenggono, Kamis 24 Maret 2022.

Rata-rata komoditas ikan penting seperti bandeng, cakalang, kembung, lele, nila, patin, tenggiri, dan tongkol di beberapa kota besar menunjukkan kemungkinan terjadinya peningkatan harga 5-10 persen pada minggu pertama puasa.

Hal ini karena tingginya permintaan ikan dan kebiasaan nelayan yang tidak melaut untuk menyambut awal bulan Ramadhan.

Namun pada minggu kedua puasa hingga menjelang Lebaran, harga ikan akan kembali stabil. Kemudian permintaan akan mengalami penurunan di saat Lebaran dan stabil lagi pada H+3 lebaran.

Peningkatan permintaan akan kembali terjadi pada H+7 Lebaran untuk keperluan horeka (hotel, restoran, dan kafe) serta oleh-oleh.

“Apabila dengan produk substitusi protein selain ikan seperti telur dan daging ayam, harga komoditas perikanan menjelang Ramadan dan Idul Fitri masih kompetitif. Dan memiliki ragam pilihan. Selain ikan memiliki kadar protein yang tinggi dan omega 3,” katanya.

Untuk menjaga pasokan dan harga ikan tetap kompetitif di masyarakat, pasokan ikan akan tersuplai dari stok yang ada di Gudang Beku. Dan produksi perikanan budidaya.

Di beberapa daerah Indonesia, kata Trenggono, komoditas perikanan memang banyak peminatnya pada saat Lebaran sebagai hidangan khas.

“Seperti ikan tenggiri bagi warga Sumatera Selatan. Bandeng untuk masyarakat Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Serta ikan kembung bagi masyarakat Sumatera Utara,” kata Trenggono.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini