Sri Mulyani Pastikan Gaji Kepala Desa Setara PNS Cair Awal 2020

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Janji pemerintah untuk meyetarakan gaji kepala dan perangkat desa selevel pegawai negeri sipil (PNS) bakal terwujud tahun depan. Hal itu dipastikan oleh oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kalau untuk 2020, gaji perangkat desa setara PNS pasti mulainya Januari karena itu sudah mulai direncanakan dalam anggaran,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Ia mengatakan pada tahun ini pihaknya bakal menyiapkan desain anggaran agar kapasitas fiskal setiap daerah mumpuni untuk mewujudkan rencana tersebut. Saat ini, diakui Sri Mulyani, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

“Pada 2019 ini yang dilakukan adalah agar desain siltap (penghasilan tetap) perangkat desa tidak menciptakan gangguan dalam anggaran,” katanya.

Salah satu yang akan dilakukan pemerintah, memasukkan komponen kebutuhan anggaran siltap dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Daerah kemudian dapat melaksanakan transfer Anggaran Dana Desa (ADD) yang antara lain digunakan untuk membiayai siltap perangkat desa.

“Dengan demikian, mereka (daerah, red) mampu membayarkan siltap perangkat desa. Karena ini masih ditengah jalan, jadi kami juga akan lihat transisinya,” katanya.

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menyebut kepala desa dan perangkat desa lainnya nantinya dapat mengaji antara Rp 2,02-3,82 juta.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyetaraan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya bisa dilakukan pada Maret 2019.

Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.


Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini