MataIndonesia, JAYAPURA — Pdt. Socrates Sofyan Yoman menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persoalan mengenai status politik Papua seharusnya tidak lagi terus diperdebatkan.
Menurut Socrates, energi masyarakat Papua tidak boleh terus dihabiskan untuk mengulang wacana pemisahan dari Indonesia. Ia menilai masa depan Papua justru harus dibangun melalui pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan kampung, perlindungan orang asli Papua, serta terciptanya keamanan yang memungkinkan masyarakat hidup tanpa rasa takut.
“Papua adalah bagian dari Indonesia. Kita tidak boleh terus hidup dalam perdebatan yang sama dari generasi ke generasi. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana orang Papua maju, anak-anak sekolah, masyarakat sehat, ekonomi tumbuh, dan kampung-kampung berkembang,” demikian draf pernyataan Socrates.
Ia menilai narasi mengenai Papua merdeka justru berpotensi mempertahankan masyarakat dalam pusaran konflik yang tidak pernah selesai. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tetap dapat disampaikan secara damai, tetapi gagasan pemisahan Papua dari Indonesia tidak lagi seharusnya menjadi pusat agenda pembangunan masyarakat.
“Tidak ada lagi ruang untuk terus mempertentangkan apakah Papua bersama Indonesia atau tidak. Papua hari ini dan ke depan harus dibangun sebagai bagian dari Indonesia. Yang perlu kita perjuangkan adalah keadilan, kesejahteraan, penghormatan martabat manusia, dan masa depan generasi Papua,” katanya.
Socrates juga menilai seluruh elemen masyarakat Papua perlu berani meninggalkan politik kekerasan. Kelompok yang masih menggunakan senjata diminta memilih jalan damai dan kembali membangun kehidupan bersama masyarakat.
Menurut dia, kekerasan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua sendiri. Sekolah dapat berhenti beroperasi, tenaga kesehatan meninggalkan wilayah tugas, transportasi terganggu, pembangunan terhambat, dan masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kalau benar kita mencintai Papua, maka jangan biarkan rakyat terus menjadi korban. Letakkan senjata, hentikan kekerasan, dan mari membangun Papua bersama. Tidak ada masa depan yang lahir dari ketakutan dan pertumpahan darah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua tidak identik dengan memperjuangkan pemisahan dari Indonesia. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menuntut pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang adil, perlindungan hak masyarakat adat, transparansi anggaran, serta penyelesaian persoalan HAM melalui mekanisme yang sah.
Pandangan serupa mengenai pemisahan Papua dari Indonesia juga pernah disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai pada Agustus 2026, yang mengatakan masyarakat Papua tetap berhak menuntut kesejahteraan dan keadilan sepanjang tidak diarahkan pada pemisahan dari NKRI. ANTARA News
Socrates dalam draf pernyataan tersebut juga mengajak gereja, tokoh adat, kaum intelektual, pemuda, mahasiswa, dan pemerintah daerah untuk menghentikan reproduksi narasi konflik dan menggantinya dengan agenda yang lebih konkret bagi masyarakat.
“Jangan wariskan konflik kepada anak-anak Papua. Wariskan sekolah yang baik, rumah sakit yang baik, lapangan pekerjaan, jalan, listrik, ekonomi yang kuat, dan kehidupan yang damai. Papua tidak perlu dipisahkan dari Indonesia untuk menjadi maju. Papua harus maju bersama Indonesia,” katanya.
Ia menilai tantangan terbesar Papua saat ini bukan lagi persoalan batas negara, melainkan kesenjangan pembangunan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemiskinan, konflik bersenjata, serta tata kelola pemerintahan yang harus terus diperbaiki.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa kehadiran negara benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua.
“NKRI tidak cukup hanya kita ucapkan sebagai slogan. Kehadiran Indonesia harus dirasakan masyarakat melalui keadilan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau itu kita kerjakan bersama, maka generasi Papua tidak lagi sibuk berbicara tentang perpisahan, tetapi tentang masa depan,” ujarnya.
Socrates menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh masyarakat Papua menempatkan persaudaraan dan pembangunan di atas konflik politik.
“Papua tidak perlu mencari negara baru. Papua adalah Indonesia. Yang kita butuhkan sekarang adalah membangun tanah ini agar masyarakatnya hidup bermartabat, aman, damai, dan sejahtera bersama seluruh rakyat Indonesia.”
Baca Juga
