Soal Utang Luar Negeri, Jokowi Siap Buka-bukaan di Debat Terakhir

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Capres 01 petahana Joko Widodo dipastikan akan menjawab tuntas isu-isu seputar utang luar negeri dalam debat pamungkas yang digelar Sabtu 13 April 2019 mendatang, berhadapan dengan paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate, narasi referendum ekonomi yang selama ini digaungkan kubu 02 dinilai tidak menyimak faktor perekonomian dunia.

“Cara Prabowo-Sandi dalam sektor ekonomi sebagai solusi ekonomi tidak melihat berbagai faktor secara komprehensif,” kata Plate di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Sebelumnya, cawapres 02 Sandiaga Uno sempat mengangkat topik referendum ekonomi dalam debat kelima Pilpres 2019. Dia menilai, topik tersebut sangat penting karena akan membantu masyarakat yang belum menentukan pilihan secara mantap.

“Mereka kan adalah pengusaha yang tahu bagaimana mengelola utang jika dikelola dengan prudent dan sektor produktif maka semua itu tidak akan menjadi masalah, kecuali ketika utang tersebut dipolitisir dengan hoax dan fitnah,” ujar Plate.

Ia juga berkata, ekonomi Indonesia sempat tertekan oleh faktor eksternal seperti perang dagang dan instabilitas keuangan Uni Eropa. Namun, seiring membaiknya perundingan perang dagang AS dengan Cina, perekonomian Indonesia diyakini akan lebih baik pada periode selanjutnya di tangan Jokowi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini