Soal Upah Minimum, Menaker dapat Dukungan dari Hippi dan Kadin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tidak menaikkan upah minimun di tahun 2021, mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) dan Kamar Dagang dan Industri.

“Itu keputusan yang sangat bijak,” ujar Ketua Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Menurutnya, kondisi dunia usaha saat ini sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan, sangat tidak memungkinkan menaikkan upah.

Sarman menambahkan, saat ini cash flow di dunia sudah mengkhawatirkan. Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan upah, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru.

Sarman pun menilai kebijakan Ida ini sudah sesuai dengan rumusan atau formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Di dalamnya, kata dia, di atur UMP tahun berjalan ditambah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020.

“Jika dihitung malah minus dan seharusnya UMP turun. Tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyampaikan hal yang sama. Ia menilai keputusan Ida ini memberikan napas bagi pengusaha setelah 2020.

“Saat ini separuh tahun, income hampir enggak ada, tapi tetap membayar karyawan walaupun di rumah kan,” kata dia.

Sebab kalau dilakukan PHK, perusahaan juga tidak mampu membayar pesangonnya.

Sehingga Benny berharap tahun 2021 pasar atau permintaan mulai kembali normal. Walaupun, persaingan dari sisi supply akan meningkat tinggi. “Hampir semua negara mulai meningkat aktivitas produksi dan supply-nya,” kata Benny.

Adapun keputusan Ida ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional,” kata Ida.

Sehingga, Ida meminta gubernur melakukan tiga kebijakan di daerah mereka. Salah satunya yaitu melakukan penyesuaian penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. “Sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini