Soal Kabinet Jokowi, PDIP Ingin Rekrut ASN Jadi Menteri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak Presiden Jokowi merekrut menteri dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sekjen partai banteng moncong putih tersebut, Hasto Kristiyanto beralasan jika menteri yang berasal dari jalur ASN memiliki peran yang sangat penting dalam membangun stabilitas dan sistem kepemimpinan di pemerintahan.

Sebelumnya Jokowi menginginkan seluruh menteri di kabinetnya akan terdiri dari kalangan profesional hingga partai politik. “ASN yang berproses dari bawah, telah teruji kepemimpinan dan integritasnya, layak untuk masuk dalam jabatan kabinet Jokowi. Mereka sosok yang sangat memahami hal ikhwal kementeriannya,” kata Hasto di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Ia pun berpendapat bahwa sosok menteri harus dipilih berdasarkan sikap kepemimpinan, profesionalitas, hingga keteladanan. Maka untuk mendapatkan menteri yang hebat dan berkualitas, lanjutnya, maka ada lima pintu rekrutmen calon menteri: partai politik, profesional-fungsional, pemimpin daerah, aparatur sipil negara, dan tokoh masyarakat.

Sebab tantangan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ke depan tidak ringan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Mulai dari meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa di seluruh aspek kehidupan, hingga mencegah paham radikalisme.

“Aksi perlawanan terhadap ideologi dan keamanan negara sebagaimana terjadi dengan penusukan Pak Wiranto adalah contoh beratnya tantangan menghadapi radikalisme. Hal tersebut harus disikapi dengan tegas, berani, dan menyeluruh,” ujarnya.

PDIP pun menyarankan kepada Jokowi untuk tak mengubah banyak nomenklatur kementerian. Termasuk penyusunan kebinet harus dilakukan dalam sebuah desain untuk menjawab berbagai tantangan eksternal.

Untuk itu, perlu konsolidasi nasional disikapi dengan struktur dan nomenklatur kabinet yang sebaiknya tidak mengalami banyak perubahan. Dengan demikian kabinet Presiden Jokowi langsung bekerja cepat dengan skala prioritas sesuai garis kebijakan Presiden.

Hingga saat ini, Jokowi enggan membeberkan siapa saja yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Namun, ia mengatakan, susunan menterinya akan lebih banyak diisi wajah baru.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini