Soal Gugatan Prabowo ke MK, TKN Yakin Tak Lakukan Kecurangan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Langkah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur konstitusi dan menggugat hasil pilpres ke MK mendapat apresiasi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. TKN menilai MK, seperti halnya KPU dan Bawaslu, adalah lembaga independen untuk menangani sengketa hasil pemilu.

“Kita lihat prosesnya. Ini kan kita masih menunggu,” kata Ketua TKN Erick Thohir di Hotel Monopoli, Jalan Taman Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 24 Mei 2019.

Meskipun demikian, Erick menampik tuduhan kecurangan yang selama ini dilayangkan kepada kubu Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, kubu Jokowi-Ma’ruf tak memiliki DNA untuk bisa melakukan kecurangan yang masif.

“Saya yakin tim kita siap, apalagi didukung oleh expert-expert yang sudah punya track record. Nah, kita pasti menjawab semua secara terbuka dan transparan,” katanya.

Erick menjelaskan tim hukum TKN yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra juga diawaki oleh tim hukum dari partai koalisi dan para relawan. Ia menyebut apa yang akan disampaikan Prabowo-Sandi ke MK akan dipelajari oleh tim hukum pihaknya.

Seperti diketahui, kubu Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahmakah Konsitusi (MK) malam ini. Tim hukum itu diketuai Bambang Widjojanto yang merupakan eks pimpinan KPK. Sandiaga menyebut langkah mengajukan secara resmi gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK itu merupakan bentuk tuntutan dari masyarakat.

“Jalan ini kami tempuh sebagai bentuk dari tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat Indonesia, atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu,” kata Sandiaga di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini