Soal Dugaan Data Diretas, KPU Serahkan ke Bareskrim

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melaporkan dugaan peretasan 2,3 juta data penduduk Indonesia dari laman milik penyelenggara pemilu tersebut, ke Bareskrim Polri.

“Laporan sedang berjalan di Bareskrim. KPU sudah kordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri,” kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Kamis 28 Mei 2020.

Nantinya, KPU akan menjelaskan secara lengkap dan resmi soal kasus kebocoran data itu, berikut isi laporan kepada Bareskrim, pada Jumat 29 Mei 2020 hari ini.

Sebelumnya, polisi sudah mengetahui soal kebocoran data tersebut. Meski begitu, polisi mengatakan pihak KPU belum melaporkan dugaan tersebut kepada Bareskrim.

Sebelumnya, informasi peretasan data KPU disebarkan di media sosial, oleh akun Twitter @underthebreach, Kamis 21 Mei 2020. Akun tersebut sebelumnya juga membuat heboh publik setelah ia menginformasikan soal pembobolan data pengguna di Tokopedia, belum lama ini.

Si peretas mengaku mendapatkan data itu dalam format pdf. Akun @underthebreach juga mengunggah contoh data yang didapatkan peretas, nampak data merupakan data KPU (lengkap dengan logo KPU di sebelah kiri) dengan lampiran berjudul ‘Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014’.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini