Soal Demokrat Gabung Jokowi, PDIP: Masih Dipertimbangkan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki pertimbangan khusus untuk menerima Partai Demokrat (PD) bergabung ke koalisi parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi).  

“Ya kan ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan bagaimana nantinya,” ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 3 Mei 2019.

Puan sendiri tak sepakat jika pertemuan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi disebut sebagai sinyal kuat PD akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Dia menilai pertemuan tersebut hanya sebagai silaturahmi.

Puan mengatakan bergabungnya PD ke koalisi Jokowi tak bisa hanya diputuskan oleh PDIP. Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menyebut parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf juga harus berdiskusi.

“Kan kita lihat ini bukan hanya PDIP, tapi semua partai yang masuk di koalisinya Pak Jokowi-lah. Nanti kita harus sama-sama bicara,” katanya.

Selain soal peluang bergabungnya PD, Puan berbicara soal pertemuan Jokowi dengan capres Prabowo Subianto. Dia berandai, jika pertemuan kedua capres itu digelar lebih cepat, tentu dampaknya akan lebih baik.

Sebelumnya diberitakan, Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Jokowi di Istana Negara pada Kamis 2 Mei 2019. Setelah pertemuan, AHY berbicara tentang menjadi bagian besar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik lagi.

“Alhamdulillah sore ini saya bisa silaturahim, sudah lama tidak silaturahim. Tadi juga jadi suatu yang baik untuk silaturahim setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini,” ujar AHY setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini