Soal Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi, Legislator Minta Diselidiki Tuntas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bocornya sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan dari anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo. Dirinya meminta agar aparat penegak hukum menyelidikinya sampai tuntas.  

“Kalau betul, perlu penyelidikan apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu, apa manfaatnya dan apa kegunannya,” ujarnya.

Pihak kepolisian perlu segera melakukan pendalaman terhadap bocornya sertifikat vaksin milik Jokowi. Sebab, bukan merupakan hal yang benar untuk menyebarkan data pribadi seseorang di media sosial.

“Artinya memang data itu kan punya publik dan privasi publik dengan segala data pribadi kan sudah jadi ranah pribadi yang tidak boleh disebarkan,” katanya.

Semua pihak yang terlibat dalam bocornya data tersebut juga perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum. Mulai dari yang mencuri hingga menyebarkan data milik orang nomor satu di Indonesia itu.

“Ini harus didalami dan dituntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu, itu harus dipertanggung jawabkan dari sisi hukum,” ujar Rahmad.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan atas tersebarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksin Covid-19 milik Jokowi.

Fadjroel meminta pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Dia juga berharap data pribadi masyarakat lainnya dapat dilindungi agar tidak terjadi kejadian serupa.

“Pihak terkait segera melakukan langkah untuk cegah kejadian serupa, termasuk melindungi data masyarakat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini