Smart Agricultural Enterprise Jadi Solusi Ketergantungan Impor Kedelai Pemerintah  

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada mengembangkan Program Smart Agricultural Enterprise dari hulu sampai hilir pada komoditas kedelai (SAE Kedelai) di Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Smart Agricultural Enterprise Kedelai dari hulu hingga hilir berbasis penerapan iptek kepada masyarakat usaha tani, pemerintah dan industri ini sebagai solusi atas permasalahan ketergantungan impor kedelai,” kata Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian sekaligus Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Eni Harmayani di sela panen raya kedelai di Bantul, Senin 14 Maret 2022.

Menurut dia, kedelai merupakan sumber protein nabati yang menyehatkan, juga dikenal murah dan terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Tetapi produksi kedelai dalam negeri hanya dapat memenuhi 10 persen dari kebutuhan kedelai nasional saat ini.

Sejarah menunjukkan produksi kedelai nasional tertinggi pernah dicapai sebesar 1,87 juta ton pada 1991 sampai 1992, namun setelah itu makin menurun.

“Ketergantungan pada impor kedelai untuk pemenuhan kebutuhan nasional, berdampak seperti kondisi saat ini, harga kedelai mengalami kenaikan menyesuaikan dengan kondisi perdagangan dunia,” katanya.

Permasalahan agroindustri kedelai antara lain skala usaha tani kedelai yang kurang ekonomis, kelembagaan usaha tani yang masih lemah, harga pokok produksi yang tinggi, kurang efisien, dan tidak kompetitif.

“Kelompok petani masih belum menerapkan pola intensifikasi dan kelembagaan usaha tani yang masih parsial, tidak efisien dalam pengelolaan budidaya kedelai yang dapat berujung pada hasil panen yang kurang optimal dan tidak terjamin mutu dan kualitas hasil panen,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Penelitian SAE kedelai Atris Suyantohadi mengatakan melalui Program SAE Kedelai telah berhasil memproduksi benih kedelai dengan kualitas yang memenuhi standar pengujian dari Badan Sertifikasi dan Pengawasan Benih (BPSB) DIY, peningkatan produktivitas hasil panen kedelai yang mencapai 2,4 ton per hectare.

Dia mengatakan, penerapan hasil penelitian peralatan smart farming kedelai dalam bentuk piranti Field Monitoring System (FMS) di lahan secara realtime, bantuan peralatan sarana alat ukur tanaman, peralatan pascapanen ‘mobile power traser’ sangat membantu kelompok petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Program SAE Kedelai dapat meningkatkan kemitraan usaha tani yang saling menguatkan, sehingga akan terwujud peningkatan produksi kedelai nasional menuju kemandirian dan kedaulatan pangan melalui komoditas kedelai sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini