Siap Transisi Energi Terbarukan, Indonesia Butuh Anggaran Rp4.520 Triliun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tengara yang memiliki risiko paling besar terkena dampak perubahan iklim.

Melihat hal itu, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC memberikan komitmen penuh untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi serta pembangunan berkelanjutan.

Pihaknya, sangat senang bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia pada Presidensi G20.

“Kami juga mendukung sejumlah inisiatif dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat transisi pembangunan yang rendah karbon,” kata Francois saat memberikan kata sambutan dalam acara HSBC Summit 2022: Powering the transition to net zero, Indonesia’s pathway for green recovery di Jakarta, Rabu 14 September 2022.

Francois menambahkan, untuk mempercepat transisi energi diperlukan modal yang besar.

Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi yang rendah karbon tetapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.

Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution, Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp 4.520 triliun untuk melakukan aksi mitigasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.

Karena itu, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta dan juga negara serta juga aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29 persen emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41 persen CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.

“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dari perubahan iklim. Tapi untuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar yaitu sekitar Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun. Sedangkan APBN hanya mengalokasikan Rp89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaran pemerintah. Karena itu untuk bisa mencapai target pembangunan rendah karbon dan nol emisi, perlu bantuan daru banyak pihak,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Jamin Stabilitas Stok Pangan Aman Selama Nataru

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru...
- Advertisement -

Baca berita yang ini