MataIndonesia, Jakarta – Usia setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nerhasil.mewujudkan capaian positif di sektor pangan. Melalui kebijakan strategis yang dijalankan terbukti semakin kuat, sementara kesejahteraan petani terus meningkat. Capaian itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.
Ia menilai, langkah dan program yang dijalankan selama setahun terakhir berjalan di jalur yang tepat—mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
“Fokus utamanya tetap pada tiga hal, yakni meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, arah kebijakan pangan saat ini tidak hanya memastikan stok beras terjaga, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi petani. Yohan menilai, sejumlah kebijakan seperti penetapan harga gabah, penguatan cadangan beras, serta koordinasi lintas lembaga menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah kepada sektor pertanian.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Melalui regulasi itu, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, bersama lembaga pangan terkait untuk memastikan program strategis pangan nasional berjalan efektif.
Pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg), dengan target pengadaan 3 juta ton beras dalam negeri. Langkah ini diambil untuk memperkuat cadangan beras nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Hasil kerja bersama Mentan Amran menyampaikan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Ia menambahkan, Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujar Amran.
Kinerja Kementan juga mendapat pengakuan publik. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 10 Oktober 2025, sebanyak 77 persen responden meyakini kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, 83 persen menilai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas.
Adapun 61,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat capaian itu. Nilai tukar petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36—angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik. Capaian itu menjadi indikator kuat komitmen Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Kinerja ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto telah memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat luas.