Tahun 2024 merupakan tahun di mana terdapat dua agenda nasional yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak. Di tahun ini pula masyarakat harus membangun kedewasaan dalam berdemokrasi agar membangun tahun politik yang berkualitas, baik dari sisi proses maupun hasil. Potensi-potensi kerawanan dalam Pilkada pun harus dilihat sebagai tantangan serta pelajaran yang harus diatasi maupun dievaluasi bersama. Peran tokoh agama dianggap sangat strategis untuk menjaga stabilitas kedamaian, dalam hal ini akan semakin penting menjelang Pilkada 2024.
Derasnya arus informasi, khususnya melalui media sosial menjadi sangat rentan terhadap maraknya gesekan-gesekan bahkan perpecahan akibat informasi yang tidak berdasar atau hoaks. Setiap orang berlomba-lomba mencari perhatian melalui media sosial dan seringkali ditemukan narasi yang mengganggu kerukunan bangsa. Untuk mencegah hal tersebut, penting untuk membangun rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Tokoh agama harus menjadi mitra strategis penyelenggara Pemilu untuk menyerukan keharmonisan berpolitik sehingga bisa menghadirkan lingkungan sosial yang baik untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung menolak adanya politik sara di Pilkada 2024 karena dapat memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah situasi politik yang kian memanas. Ketua FKUB Belitung, Harmizi mengatakan pihaknya bersama anggota FKUB lainnya mendukung proses Pilkada 2024 yang damai tanpa adanya politik sara. Pihaknya juga telah menggelar dialog kerukunan umat beragama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 dengan mengusung tema “Ciptaan Umat yang Toleransi, Damai, Aman, dan Moderat” dengan menghadirkan sejumlah tokoh agama dan pemuda.
Ketua FKUB Belitung, Harmizi mengatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya dialog keagamaan ini adalah untuk memperkuat kerukunan umat beragama di antara masyarakat Belitung. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus rutin dilakukan guna memelihara kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Lebih lanjut, Harmizi menjelaskan bahwa kegiatan dialog ini merupakan bagian dari upaya para Tokoh Agama dalam menjaga situasi keamanan dan perdamaian di daerah menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dalam dialog tersebut dilaksanakan deklarasi penyataan sikap umat beragama dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024 yaitu pertama, bersama-sama menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama yang dilandasi rasa toleransi, saling menghormati, dan menghargai. Kedua, menjamin keamanan tokoh keagamaan serta menjaga kesucian dan fungsi rumah ibadah sebagai tempat ibadah tanpa adanya politisasi rumah ibadah untuk kepentingan politik praktis. Ketiga, bersama-sama menolak penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan kampanye Pilkada dan pengumpulan massa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Keempat, bersama-sama mendukung proses Pilkada damai dan menolak politisasi SARA.
Sementara itu, Ketua FKUB Kalimantan Selatan, Ilham Masykuri Hamdie menyatakan komitmennya dalam berperan aktif mengawal proses Pilkada di Kalimantan Selatan, yaitu dengan penguatan peran agamawan untuk melakukan edukasi kepada umat. Dengan keterlibatan aktif dari tokoh agama seperti MUI, FKUB, maupun Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (Ikasba), harmonisasi agama dalam Pilkada dapat terpelihara sehingga bisa menekan potensi kerawanan.
Ilham Masykuri Hamdie mengatakan bahwa peran aktif yang telah dilakukan oleh FKUB Kalimantan Selatan antara lain melakukan edukasi terkait pentingnya kepemimpinan dalam pemilihan, ajakan untuk tidak Golput, menyebarkan informasi positif tentang Pilkada, mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi, serta melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.
Di sisi lain, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengajak para tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menjaga kondusivitas di Kota Makmur mengingat sebentar lagi akan digelar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Etik Suryani mengatakan bahwa Pilkada 2024 merupakan sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat sekaligus mewujudkan Pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di setiap gelaran pesta demokrasi, setiap masyarakat wajib berperan sebagai subjek yang ikut mengawal proses Pilkada sehingga dapat berjalan sesuai azas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (Luberjurdil), dan berkualitas.
Sedangkan, Pengurus Pondok Pesantren Darusy, Syahadah mengatakan bahwa pihaknya siap untuk turut serta dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung demi terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis. Komitmen tegas ini diharapkan dapat mencegah radikalisme dan intoleransi serta menjadi teladan bagi masyarakat secara umum bahwa dengan kerja sama dan dialog yang baik maka keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada Serentak 2024 dapat terjaga dengan optimal. Semangat kebersamaan antara seluruh elemen masyarakat menjadi cerminan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan sejuk, damai, dan aman.
Permasalahan keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab sejumlah pihak saja. Maka dari itu, perlunya kerja sama maupun sinergitas dari semua pihak agar dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024. Para tokoh agama juga diharapkan dapat membangun rasa damai guna memperat tali persaudaraan antar umat beragama, serta menumbuhkan rasa gotong royong mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.
