Serapan Anggaran 2021 Pemda Provinsi Jawa Barat 95,51 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Selama tahun 2021 Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah melaksanakan kegiatan dengan terukur dan sesuai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 95,51 persen.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyebutkan penyerapan tersebut terjadi berdasarkan atas dasar kesesuaian kinerja yang sejalan dengan perencanaan di awal 2021.

“Sebenarnya semua di atas 90 persen itu bagus apalagi ini 95,51 persen, artinya kami bekerja sesuai dengan perencanaan, diserap dengan baik. Semua kerja keras mudah-mudahan jadi pola di tahun depan,” ujarnya.

“Penyerapan anggaran Jabar baik sekali yaitu 95,51 persen di tahun sebelumnya penyerapan 2020 hanya 88 persen Jadi provinsi ini melaksanakan kegiatan 2021 dengan maksimal,” katanya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil membeberkan penyiapan dana tak terduga untuk mengantisipasi kedaruratan, salah satunya pandemi COVID-19 yang memang belum usai.

“Kalau tiba-tiba darurat lagi, harus di-refocusing kita sudah bikin skenario. Jadi sekarang anggap normal tapi Bappeda sudah menghitung kalau tiba-tiba harus refocusing kelompok proyek mana yang harus berhenti. Ini diatur mana yang 50-50, berapa persen mana yang tetap ada. Jadi kami lebih siap,” ucapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pengalihan Distribusi Minyakita: Masyarakat Lebih Mudah Dapatkan Minyak Goreng Terjangkau

Oleh : Nindia Rizki Fitri*Pemerintah mempertegas komitmennya dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokokmasyarakat melalui kebijakan pengalihan seluruh pasokan Minyakita ke pasar rakyat. Langkahtersebut menjadi strategi yang tepat untuk memastikan minyak goreng bersubsidi benar-benardapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawahyang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata keloladistribusi pangan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantanganyang muncul di lapangan.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa seluruh pasokan Minyakita kinidifokuskan untuk pasar rakyat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Kebijakan ini sekaligus menghentikan alokasi Minyakita untukprogram bantuan pangan dan mengarahkan distribusinya langsung kepada konsumen melaluijaringan perdagangan rakyat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupayamemastikan komoditas strategis ini hadir di tempat yang paling dekat dengan kebutuhanmasyarakat sehari-hari.Pengalihan distribusi ini juga memperlihatkan adanya pendekatan yang lebih adaptif dalampengelolaan bantuan pangan. Pemerintah tidak lagi bergantung pada satu jenis komoditastertentu, melainkan menyesuaikan bantuan dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Ketika harga suatu komoditas mengalami penurunan, pemerintah dapat melakukan penyerapanmelalui berbagai program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini tidakhanya membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan kepadapetani dan peternak agar harga produk mereka tetap stabil.Dari perspektif ekonomi rakyat, keberadaan Minyakita di pasar tradisional memiliki arti yang sangat penting. Pasar rakyat masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan ritel modern. Dengan memastikan pasokan Minyakita tersedia secara memadai di pasar rakyat, pemerintahsecara tidak langsung memperkuat peran pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Pedagang kecil memperoleh kepastian pasokan, sementara masyarakat mendapatkan aksesterhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.Keberhasilan kebijakan ini tentu tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Kementerian Perdagangan terus melakukan koordinasi dengan produsen,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini