Sempet Ngeyel, Pasien Covid-19 di Inggris Menyesal karena Menolak Vaksin

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Seorang pria di Inggris, Faisal Bashir begitu percaya diri bahwa virus corona takkan menghampirinya dan dengan arogannya menolak untuk divaksin. Namun, ia kini menyesal lantaran menolak tawaran untuk divaksin.

Dr. John Wright mengatakan bahwa orang-orang seperti Faisal yang membuat rumah sakit di Inggris, salah satunya adalah Bradford Royal Infirmary penuh, dengan pasien terinfeksi Covid-19.

“Saya ditawari vaksin, tapi saya arogan. Saya pergi ke gym, bersepeda, berjalan dan berlari. Mengingat saya kuat dan sehat, saya pikir saya tidak membutuhkannya. Itu juga berarti bahwa jika ternyata tidak aman, saya tidak akan mengambil risiko apa pun,” tutur Faisal Bashir, melansir BBC.

“Tetapi kenyataannya adalah saya tidak dapat menghindari virus corona. virus itu masih menyerang saya. Dan saya tidak harus bagaimana atau di mana,” sambung pria berusia 54 tahun itu.

Namun, Faisal kini telah kembali ke rumahnya setelah selama sepekan harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan oksigen. Ia pun mengimbau masyarakat luas untuk tidak meremehkan dan membuat kesalahan serupa seperti dirinya.

“Apa yang saya alami di rumah sakit – perawatan dan keahlian – membuat saya rendah hati. Orang-orang memenuhi rumah sakit dengan mengambil risiko dan itu salah. Saya merasa tidak enak. Saya merasa sangat buruk tentang hal itu dan saya berharap dengan berbicara akan membantu orang lain menghindari hal ini,” sambungnya.

Faisal mengaku terpengaruh oleh percakapan di media sosial dan kekhawatiran tentang vaksin di komunitas Asia, serta laporan berita tentang risiko pembekuan darah yang sangat rendah akibat vaksin AstraZeneca.

Faisal adalah salah satu pasien Covid-19 gelombang keempat di Bradford Royal Infirmary. Bulan lalu, jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut sempat menurun. Namun, pekan ini angka tersebut kembali meningkat, seiring dengan penyebaran varian Delta.

“Beberapa pasien telah divaksinasi full dan memiliki penyakit yang lebih ringan – mereka hidup dengan Cpap (ventilasi non-invasif dengan oksigen). Bila belum divaksin, mereka mungkin akan mati,” kata Dr Abid Aziz.

“Yang lain baru saja mendapatkan dosis pertama sehingga tidak sepenuhnya terlindungi. Yang mengkhawatirkan, sekitar setengah dari pasien di bangsal hari ini belum divaksinasi. Saya berhenti bertanya mengapa, karena mereka jelas malu,” sambung sang dokter.

Selain Faisal Bashir, seorang guru IPA bernama Abderrahmane Fadil juga menyesali keputusannya yang menolak untuk divaksinasi. Alhasil, Abderrahmane pun harus menjalani perawatan intensif selama sembilan hari di rumah sakit, sekaligus menjadi yang pertama kalinya dirawat sejak ia tiba dari Maroko tahun 1985.

“Sangat menyenangkan untuk hidup. Istri saya sudah divaksin, tetapi saya tidak. Saya enggan dan masih memberi diri saya waktu untuk berpikir. Saya hidup dengan virus, bakteri, dan saya pikir sistem kekebalan tubuh saya cukup baik. Saya pikir sistem kekebalan tubuh saya akan mengenali virus dan memiliki pertahanan,” tuturnya.

“Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Hal itu hampir mengorbankan hidup saya. Dan saya telah membuat banyak keputusan konyol, tetapi ini adalah yang paling berbahaya dan serius,” sambung Abderrahmane.

Abderrahmane yang berusia 60 tahun itu telah meninggalkan rumah sakit hampir sebulan yang lalu. Akan tetapi, diakuinya kondisi tubuhnya masih belum 100 persen fit.

“Saya berharap saya bisa pergi ke setiap orang yang menolak untuk mendapatkan vaksin. Dan memberi tahu mereka, ‘Lihat, ini masalah hidup mati. Apakah Anda ingin hidup atau mati? Jika Anda mau.untuk hidup, Anda harus pergi dan dapatkan vaksin,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini