Selandia Baru Tidak Akan Beralih ke Republik Dalam Waktu Dekat

Baca Juga

MATA INDONESIA,SYDNEY – Selandia Baru tidak akan secara aktif mengambil tindakan apapun untuk menjadi republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Elizabeth.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan meskipun dia mengharapkan negara pasifik pada akhirnya menjadi satu.

Ia mengatakan “Saya tidak pernah merasakan urgensinya. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah debat besar dan signifikan. Jangan berpikir itu akan atau harus terjadi dengan cepat,” dilansir dari Reuters.

Selandia Baru adalah salah satu dari 15 wilayah yang memperhitungkan Kerajaan Ingris sebagai kepala negara termasuk Australia dan Kanada.  Meskipun faktanya perannya sebagian besar hanya sebagai seremonial.

Namun hal tersebut telah mendatangkan perdebatan selama beberapa waktu tentang apakah negara pasifik harus menjadi republik dengan warga negara sebagai kepala negara.

Ardern mengatakan bahwa ia percaya bahwa suatu saat Selandia Baru akan menuju sistem tersebut, namun menurutnya hal tersebut tidak akan terjadi dalam jangka pendek.

Selandia Baru akan menandai meninggalnya Ratu Elizabeth dengan menggelar upacara peringatan kenegaraan dan satu hari libur umum pada 26 September 2022. Ardern bersama Gubernur Jenderal Selandia Baru akan berangkat ke London untuk mengikuti upaca pemakaman kenegaraan.

Wafatnya ratu juga menghidupkan kembali perdebatan tentang masa depan monarki di Selandia Baru. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese yang sebelumnya mendukung gerakan transisi ke republik mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan partai buruhnya tidak akan mengupayakan referendum dalam masa jabatan pertamanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini