Selamat! Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Republik Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sebagai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Dua wilayah tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi memilih wilayah tersebut lantaran memiliki risiko bencana yang minimal dan strategis. Nantinya, pembangunan ibu kota tersebut akan memakan biaya sebesar Rp 466 triliun.

“Dari total tersebut, 19 persen akan menggunakan APBN,” kata Jokowi di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Sebelumnya, pemerintah Menteri ATR Sofyan Djalil juga memberikan informasi lokasi ibu kota baru tersebut pada Kamis 22 Agustus 2019 di Jakarta.

Untuk lokasi pastinya, kata dia, belum tahu di mana. Sofyan hanya bilang lahan seluas 3 ribu hektar telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama dengan luas keseluruhan 200-300 ribu hektare.

“Sehingga bisa bikin kota taman kota indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” katanya.

Ia mengatakan, setelah wilayah tanah dikunci alias fix, maka pemerintah akan langsung membangun kantor presiden Kantor Presiden, Kantor Menteri dan DPR.

Sebelumnya diketahui ada dua calon terakhir lokasi ibu kota, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nama Kaltim sendiri santer disebutkan dalam beberapa waktu terakhir menyisihkan Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan calon ibu kota negara harus berada di tengah-tengah. Lokasinya di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Kita cari lokasi di tengah, memang di air, di Selat Makassar. Antara Kalimantan dan Sulawesi nah kita harus mikir Kalimantan Timur atau Sulawesi Barat,” kata Bambang di kantor Bappenas.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini