Selain Jokowi, Hanya Enam Pejabat yang Hadir di Istana Merdeka untuk Upacara HUT RI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perayaan dan upacara bendera memperingati HUT RI ke-75 di Istana Merdeka hanya akan dihadiri enam pejabat saja.

Pemerintah baru saja menerbitkan surat edaran mengenai pedoman peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020. Dalam surat yang diteken oleh Mensesneg Pratikno tersebut mengatur bahwa hanya ada enam pejabat yang diperbolehkan hadir langsung di Istana Merdeka. Yang pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku inspektur upacara. Kemudian Wakil Presiden Maruf Amin yang hadir mendampingi presiden.

Selanjutnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang bertugas sebagai pembaca naskah proklamasi dan Menteri Agama Fachrul Razi bertugas membacakan doa. Dua pejabat lagi adalah Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
”Tidak mengundang pejabat dan masyarakat,” bunyi surat edaran tersebut.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah sebelumnya untuk menggelar upacara peringatan Kemerdekaan RI secara sederhana. Langkah ini dilakukan lantaran pandemi Covid-19 belum usai dan penerapan kebiasaan baru perlu disosialisasikan, terutama menghindari adanya kerumunan massa. ”Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid,” bunyi surat edaran ini.

Pada surat edaran tersebut juga disebutkan komposisi petugas upacara yang akan bertugas. Pertama, komandan upacara sebanyak 1 orang. Kedua, pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) sebanyak 3 orang yang berasal dari cadangan paskibraka tahun 2019. Ketiga, pasukan upacara sebanyak 20 orang yang berasal dari TNI/Polri.

Keempat, korps musik sebanyak 24 orang. Kelima MC sebanyak 2 orang. Keenam, pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 orang yang berasall dari TNI.

Selain enam pejabat yang hadir di lokasi, seluruh menteri dan pejabat negara lainnya juga wajib mengikuti jalannya upacara secara virtual di kantor masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi kepala daerah dan Forkopimda

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini