Sekolah Kembali Dibuka, Pakar : Terlalu Riskan!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mendikbud Nadiem Makarim kembali memperbolehkan sejumlah sekolah yang terdapat dalam kawasan zona hijau corona (covid-19) beroperasi. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Senin, 13 Juli 2020, mengawali tahun ajaran baru 2020/2021. Sementara untuk wilayah yang berada di zona oranye, kuning dan merah dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka di sekolah.

Meski demikian, kebijakan tersebut dikritisi oleh Pengamat Pendidikan Budi Trikorayanto. Ia mengatakan, terlalu riskan untuk kembali memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di era new normal corona.

“Hati-hati juga walau sekolahnya di zona hijau, jika siswa atau guru di zona merah. Bagaimana?,” ujarnya ketika dihubungi Mata Indonesia, Senin 13 Juli 2020.

Selanjutnya untuk wilayah zona merah seperti Jabodetabek dianjurkan untuk tidak terburu-buru membuka aktivitas pembelajaran di sekolah.

“Sebaiknya menahan diri dulu sampai obatnya ditemukan,” katanya.

Budi pun menyarankan agar KBM di sekolah tetap dilakukan secara online. Guru dan orang pun dianjurkan untuk berkolaborasi untuk menghadirkan pelajaran online secara asyik dan menarik.

“Jangan sekedar memindahkan belajar dari tatap muka di kelas, jadi tatap muka di rumah, lalu berjam-jam mendengarkan guru ceramah,” katanya.

Selain ada di zona hijau, salah satu syarat agar sekolah boleh dibuka adalah mendapat izin dari pemerintah daerah (pemda) atau kanwil atau kantor Kemenag.

Setelah itu, sekolah harus mampu memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Kemudian, izin dan persetujuan orangtua agar anaknya belajar tatap muka di sekolah atau tidak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini