Sekjen PDIP Sebut Jokowi dan Megawati Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ditegaskan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, tidak pernah membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Jokowi dan Megawati, menurut Hasto, memiliki sikap yang sama untuk patuh terhadap konstitusi.

Keduanya mendukung penyelenggaraan pemilu dalam siklus lima tahunan yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Karena itu, tidak perlu ada pembicaraan mengenai wacana penundaan pemilu yang tengah hangat.

“Nah terkait penundaan pemilu, sikap Bu Mega dan Pak Jokowi kan senapas, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi. Jadi karena sudah sama, ya tidak perlu dibicarakan. Nursery lebih penting bagi masa depan pembangunan yang prolingkungan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis 10 Maret 2022.

Hasto mengatakan, Jokowi dan Megawati membahas program menjaga Bumi Pertiwi. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN itu dilakukan secara periodik. Kebetulan mereka bertemu ketika meninjau Rumpin di Bogor.

Ia juga bilang, Megawati menaruh perhatian besar terhadap gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian alam raya.

“Hal tersebut juga menjadi salah satu concern dari BRIN di mana Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena pertemuan dilakukan di Rumpin, maka yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyejukkan Indonesia melalui gerak menjaga pertiwi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini