, Dadan Kusdiana, menghadiri acara Diskusi Haul Profesor Subroto di Jakarta, Kamis (21/12). Dadan mengungkapkan, untuk pengembangan panas bumi, pemerintah telah berusaha maksimal untuk menarik investasi pada salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT). ){kind=link}
Mata Indonesia, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menghadiri acara Diskusi Haul Profesor Subroto di Jakarta, Kamis (21/12). Dadan mengungkapkan, untuk pengembangan panas bumi, pemerintah telah berusaha maksimal untuk menarik investasi pada salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT).
“Untuk panas bumi, insentif apa lagi yang harus pemerintah berikan, kita dari a-z untuk panas bumi itu ada, tapi mungkin memang besarannya saja yang belum maksimal, karena memang pemerintah mampunya disitu,” ujarnya
Pemerintah juga akan mendorong program hilirisasi dengan pembangunan-pembangunan smelter yang sumber listriknya akan menggunakan sumber energi terbarukan, dengan catatan harga listrik yang berasal dari EBT kompetitif. “Nantinya kita akan paksa smelter itu pake renewable kalau memang harganya kompetitif sesuai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekarang,” imbuhnya.
Dadan menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) terus dikebut agar bisa segera rampung sehingga akan memberikan dampak yang masif terhadap pertumbuhan EBT di Indonesia. Posisi RUU EBET sudah dikembalikkan ke panja DPR RI untuk kembali ditinjau ulang.
Dadan juga menyampaikan, PT. PLN (Persero) sebagai eksekutor dalam program ketenagalistrikan di Indonesia terus berbenah dengan mempercepat lelang dalam pengadaan proyek-proyek ketenagalistrikan. Serta dengan mengupayakan agar lelang tersebut tidak gagal dan terjadi lelang ulang. Sehingga proyek-proyek ketenagalistrikan bisa akan lebih cepat selesai.
“Sekarang proses lelang di PLN hanya 4-5 bulan, lebih cepat dari sisi waktu, tadinya kan setahun. Jadinya ini bisa maju lebih cepat, lebih jelas dan akan cepat selesai,” ungkapnya.
(Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM)