MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejak tahun 2001, Pemerintah telah mengucurkan lebih dari Rp 1.000 triliun untuk pembangunan Papua. Anggaran itu digelontorkan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diundangkan hingga April 2021.
”Pemerintah telah mentransfer setidaknya Rp 1.092 triliun,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari memerinci dana terdiri atas dana otsus termasuk dana tambahan infrastruktur sebesar Rp138,65 triliun. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 702,3 triliun.
Jaleswari memaparkan sejumlah kemajuan di Bumi Cendrawasih berkat anggaran tersebut. Pertama, percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua.
“Dari 54,45 di 2010 menjadi 60,44 di 2020,” ujar Jaleswari.
Bahkan, IPM di sejumlah kabupaten di Papua melampaui IPM nasional sebesar 71,4. Misalnya, IPM Kabupaten Mimika sebesar 74,19 dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 72,19.
Capaian berikutnya, penurunan persentase penduduk miskin di Papua. Awalnya, kemiskinan mencapai 31,9 persen pada Maret 2011, namun menurun menjadi 26,6 persen pada Maret 2020.
“Kemajuan yang dicapai harus terus dioptimalkan,” tutur Jaleswari.
