Minews.id, Kota Kupang – Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi. Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp31,2 triliun hingga 28 Februari 2025.
Menurut Pengamat Ekonomi Bisnis Undana Kupang Ricky Ekaputra Foeh, penurunan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, menjadi salah satu penyebab utama defisit ini.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap defisit fiskal dan pemangkasan peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs dari ‘overweight’ menjadi ‘neutral’,” ujarnya dalam rilis yang diterima minews.id, Selasa 8 April 2025.
Ricky menjelaskan bahwa situasi ini kemudian direspon pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memotong belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306,69 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu target defisit APBN 2025 yang dipatok sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengalihkan dana menuju aktivitas yang lebih produktif dan merangsang perekonomian lokal,” katanya.
Ia juga menyampaikan terkait dampak dari kebijakan tersebut turut berimbas terhadap perekonomian NTT.
“Sebagai bagian integral dari Indonesia, NTT juga merasakan dampak dari dinamika ekonomi nasional. Efisiensi anggaran pemerintah pusat kemungkinan akan mempengaruhi alokasi dana ke daerah, termasuk NTT. Proyek-proyek infrastruktur dan program pembangunan di NTT mungkin mengalami penyesuaian atau penundaan akibat pengurangan anggaran. Selain itu, penurunan harga saham dapat mempengaruhi investasi di sektor-sektor vital di NTT, seperti pariwisata dan pertanian,” ujarnya.
Dirinya pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah NTT untuk dapat mengambil langkah proaktif untuk memitigasi dampak ini dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan efisiensi belanja daerah, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTT.
“Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, langkah-langkah strategis yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun di NTT,” katanya.