MATA INDONESIA, JAKARTA-Industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan menjadi pilar utama pembanguanan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Koodinator Fungsional Hortikultura dan Perkebunan, Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Puspita Suryaningtyas.
Untuk mencapai itu semua ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, pertama dengan peningkatan produksi CPO melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi pengolahan pasca panen di PKS.
Pengembangan industri hilir sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, mensubtitusi impor dan dipromosikan di pasar ekspor; riset dan inovasi industri sawit sebagai industri pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
Serta pengembangan ekosistem dan tata kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing; dan mengembangkan SDM industri sawit yang lebih kreatif.
“Dari langkah-langkah dan indikator maka dikelompokkan menjadi 3 strategi utama yaitu peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilirisasi sawit dan terakhir penguatan ekosistem, tata kelola, dan capacity building berkelanjutan,” ujarnya.
Kendati demikian, masih ada masalah yang dihadapi saat ini terkait dengan produktivitas yang rendah yakni hanya 3,6 ton/ha CPO.
Padahal, potensinya bisa mencapai 7,5 ton/ha CPO, ini terjadi akibat penggunaan benih non sertifikat, tanaman sudah tua, dan tidak menerapkan GAP.
Status legalitas lahan pekebun sawit bermasalah, sertifikakasi ISPO masih rendah. Tanpa kemitraan pekebun kelapa sawit sulit mendapatkan hasil TBS untuk proses produksi karena dalam antrian di pabrik selalu berada di pihak paling belakang.
Sementara, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang juga Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan, Dedi Junaedi menyatakan, Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan terdiri dari lima komponen.
Lima komponen tersebut adalah penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar.
“Dari lima komponen ini dijabarkan menjadi 28 program kemudian 92 kegiatan dan hasilnya diharapkan ada 118 keluaran. Pelaksanaannya ditugaskan kepada 14 Kementerian/Lembaga beserta Gubernur dan bupati/walikota di 26 provinsi penghasil sawit,” kata Dedi.
