Satgas PMKS Dinas Sosial Pelaku Rudapaksa Diringkus Polres Karawang, Terancam 12 Tahun Penjara

Baca Juga

Mata Indonesia, Karawang-Polres Karawang meringkus oknum satgas PMKS Dinas Sosial Karawang pelaku rudapaksa ODGJ.Penangkapan oknum satgas yang berinisial HYD itu karena kasus Pemerkosaan ODGJ asal Bandung berinisial HN (24) yang dilakukannya pada Selasa, (12/4/2023) lalu.

Diketahui, HN merupakan pasien ODGJ yang tengah dalam penanganan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang.Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan bahwa, pelaku tega memperkosa HN karena birahinya memuncak.

“Dari pengakuan pelaku, Pelaku menyetubuhi korban sebanyak 1 kali saat korban terlelap,” ungkap Kapolres, Kamis,(13/4/2023).

Sambung Kapolres, Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa, 1 set pakaian korban.

“Dari perbuatan pelaku, kini pelaku terjerat pasal 285 jo 286 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap perempuan dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara,” tuturnya

Reporter : Aip Buhori

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini