Sasar Anak Muda, KPU DIY Butuh 83.524 Anggota KPPS di Seluruh DIY, Ini Alasannya

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) mengundang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 dengan menjadi bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Diperlukan sebanyak 83.524 anggota KPPS di seluruh DIY. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 11 hingga 20 Desember mendatang, dengan pelantikan akan dilakukan pada 25 Januari 2024. Di sisi lain, KPU DIY juga menyasar anak muda bergabung dalam penyelenggaran Pemilu 2024 ini.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani menjelaskan bahwa kebutuhan KPPS disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 11.932.

“Nanti setiap TPS akan diisi oleh tujuh anggota KPPS dan dua personel Satlinmas,” katanya Rabu 20 Desember 2023.

Total kebutuhan untuk KPPS dan Satlinmas mencapai 107.388. Pendaftaran dilakukan melalui koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kapanewon dan kemantren yang bertugas mengawasi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Karena Pemilu 2024 melibatkan penggunaan aplikasi, petugas KPPS yang mendaftar diharapkan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi, terutama dari kalangan anak muda.

KPU DIY mendorong perwakilan perempuan dan disabilitas untuk ikut mendaftar. Proses rekrutmen melibatkan tahapan administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, dan pelantikan pada 25 Januari 2024.

Syarat calon KPPS termasuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17-55 tahun, memiliki integritas, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai dalam 5 tahun terakhir.

“Kami prioritaskan yang berdomisili di wilayah TPS setempat, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pendidikan minimal SMA sederajat,” terang Surani.

Masa kerja KPPS akan berlangsung dari 25 Januari hingga 25 Februari atau satu bulan. Ahmad Shidqi, Ketua KPU DIY, mengajak kaum muda untuk terlibat sebagai KPPS, mengingat risiko kesehatan petugas pada Pemilu 2019.

“Meskipun usia maksimal adalah 55 tahun, KPU akan memberikan prioritas kepada para KPPS dari kalangan muda,” terang dia.

Shidqi menekankan pentingnya kesehatan, dan calon KPPS akan diskrining untuk memastikan kesehatan mereka. Ia juga berharap agar kaum muda lebih bersemangat berpartisipasi, mengingat dua dari tujuh anggota KPPS di setiap TPS harus dapat mengoperasikan aplikasi sirekam berbasis android.

“Honorarium bagi KPPS juga meningkat untuk Pemilu 2024, menjadi Rp1,2 juta untuk ketua dan Rp1,1 juta untuk anggot,” terang dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini