MATA INDONESIA, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan perpres baru usai mencabut lampiran terkait aturan investasi miras.
Menurut Yusril, perpres baru ini penting dimunculkan untuk menghilangkan ketentuan dalam lampiran terkait miras.
“Setelah pernyataan pencabutan hari ini, presiden tentu harus menerbitkan perpres baru yang berisi perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini,” kata Yusril dalam keterangannya, Selasa 2 Maret 2021.
“Khusus menghilangkan ketentuan dalam lampiran terkait dengan miras. Dengan perubahan itu, maka persoalan pengaturan investasi miras ini dengan resmi telah dihapus dari norma hukum positif yang berlaku di negara kita,” ujar Yusril menambahkan.
Di sisi lain, Yusril mengakui Jokowi cepat merespons dengan mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi miras.
Hal ini, bagi Yusril, menunjukkan Presiden Jokowi mendengar masukan dan kritik dari berbagai pihak.
“Syukurlah ketentuan-ketentuan tentang kemudahan investasi pabrik pembuatan dan perdagangan miras dalam Perpres No 10 Tahun 2021 cepat dicabut dan dihilangkan oleh Presiden Jokowi. Sekali ini Presiden Jokowi cepat tanggap atas segala kritik, saran dan masukan. Presiden Jokowi biasanya memang tanggap terhadap hal-hal yang sensitif, sepanjang masukan itu disampaikan langsung kepada beliau dengan dilandasi iktikad baik,” ujarnya.
Yusril juga berpendapat, ketentuan-ketentuan selain lampiran investasi miras dalam Perpres No 10 Tahun 2021 tidak bermasalah. Karena itu, tidak ada urgensi untuk melakukan revisi.
“Ketentuan-ketentuan lain yang diberi kemudahan investasi dalam Perpres No 10 Tahun 2021 nampaknya tidak mengandung masalah krusial dan serius. Sebab, itu tidak ada urgensinya untuk segera direvisi,” kata dia.
