Sah, KONI Tetapkan Esports Jadi Cabang Olahraga di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akhirnya secara resmi mengakui esports sebagai salah satu cabang olahraga di Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat virtual yang diadakan pada 25—27 Agustus 2020.

Dengan demikian, keberadaan esports di tanah air kini berada di bawah dukungan KONI dan Kemenpora. Maka, di masa yang akan datang kemungkinan besar esports akan ikutserta dalam kompetisi tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON). KONI juga menunjuk PB Esports Indonesia (PBESI) sebagai satu-satunya lembaga yang menaungi esports di Indonesia.

View this post on Instagram

Esports News ! Esports Indonesia dibawah Kepemimpinan Ketua Umum Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. dan Ketua Harian Indonesia Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum. sudah resmi menjadi Cabang Olahraga Prestasi di Indonesia sesuai UU yang berlaku di Indonesia ?? . Dengan resminya Esports di Indonesia sebagai Cabang Olahraga Prestasi dibawah naungan PB ESI , kami akan berfokus kepada Visi dan Misi Utama kami di ranah Olahraga Esports di Indonesia, yaitu mencari bibit-bibit unggul di Indonesia yang siap berkompetisi di Nasional dan Internasional, Memajukan Esports Tanah Air, Bertugas dan Bertanggung jawab sebagai Organisasi yang menaungi seluruh Ekosistem Esports di Indonesia yg lebih terarah lagi sesuai dengan Visi dan Misi kami bersama, Jayalah Esports Indonesia ! Jangan lewatkan informasi terbaru mengenai perkembangan Esports Indonesia dalam akun sosial media kami. #PengurusBesarEsportsIndonesia #PBESI #JayalahEsportsIndonesia #EsportsNews #EsportsLife #EsportsOrganization

A post shared by PBESI (@pbesi_official) on

Sebenarnya peresmian ini merupakan langkah akhir dari pihak pemerintah untuk mengesahkan esports sebagai cabang olahraga resmi Indonesia. Pasalnya, pengurus daerah untuk cabang esports sudah dilantik hampir di 34 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, pada ajang Sea Games 2019 esports juga sudah masuk ke dalam nomor cabang olahraga. Adapun game yang dimainkan adalah Mobile Legends, AOV, Hearthstone, Tekken 7, Starcraft II, dan Dota 2. Bahkan menjelang turnamen, sempat dibentuk timnas di tiap cabang yang dipertandingkan.

Hebatnya, peresmian esports sebagai salah satu cabang olahraga prestasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang keohlaragaan nasional. Dari sini, segala kegiatan yang menyangkut esports akan berada di bawah hukum sehingga bisa meminmalisasi adanya kecurangan seperti match fixing, pouching pemain, atau skandal yang berasal dari kepentingan pribadi.

Dengan adanya KONI, Kemenpora, dan PBESI yang menaungi esports sudah bisa dipastikan bahwa industri ini akan terus berkembang sesuai dengan arahan yang telah disesuaikan dengan peraturan undang-undang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini