Sah Jadi Ketua Umum PB ISSI, Ini Janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikukuhkan sebagai ketua umum PB ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia). Dia berjanji akan membawa olahraga balap sepeda berprestasi.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Sabtu 11 Desember 2021. Listyo akan menjabat ketua umum PB ISSI hingga 2025.

“Saya mencoba untuk mengingat pesan Bapak Presiden Joko Widodo, prestasi olahraga harus ditingkatkan,” kata Listyo.

“Kita harus menentukan target prestasi kedepan di tahun 2022 dan seterusnya, sehingga bisa jadi tolak ukur capaian keberhasilan. Hal ini akan menjadi potensi kekuatan besar bagi PB ISSI dalam mewujudkan DBON (Desain Besar Olahraga Nasional),” ujarnya.

Jenderal bintang empat itu menambahkan, pembinaan atlet sepeda harus terus dilakukan dengan mengedepankan sport science dan sport information system. Pengembangan sport science, dibilangnya dapat dilakukan dengan kerja sama antar lembaga dan institusi penelitian baik dalam maupun luar negeri.

“Saat kecintaan masyarakat terhadap olahraga sudah muncul, kita akan memiliki banyak calon atlet yang dapat direkrut dan dilakukan pembinaan secara serius pada pemusatan latihan untuk mempersiapkan atlet kita menghadapi event internasional yang dapat meningkatkan prestasi Indonesia,” ucapnya.

Ada empat misi yang diusung Listyo selama menjabat ketua umum PB ISSI, Pertama, membangun sportifitas olahragawan sepeda dengan meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Kedua, menerapkan standar pelatihan internasional untuk menjaga daya saing atlet.

Ketiga, memperkuat budaya solidaritas dalam organisasi ISSI untuk pengembangan atlet. Keempat, meningkatkan sinergi dan kerja sama ditingkat internasional.

Kemudian, Listyo juga memiliki 6 program strategis. Pertama pengembangan dan peningkatan kualitas atlet. Kedua, pengembangan dan peningkatan kualitas juri. Ketiga, pengembangan dan peningkatan kualitas pelatih.

Keempat, pengembangan dan peningkatan kualitas event skala nasional maupun internasional. Kelima, pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana balap sepeda sesuai standarnya. Keenam, pengembangan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini