Sabar Ya! Erick Thohir Masih Tunggu Regulasi untuk Selesaikan Klaim Jiwasraya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengaku untuk menyelesaikan pembayaran klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membutuhkan dua regulasi lagi dari dua lembaga, yakni Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, seperti sebelumnya, Erick tetap berkomitmen pembayaran klaim nasabah Jiwasraya akan dilakukan bertahap mulai Maret 2020 nanti.

“Sedang proses, mudahan segera selesai,” ujar Erick di Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.

Sebelumnya, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyampaikan bahwa BUMN yang dipimpinnya tengah menyusun skema penyehatan perusahaan yang akan disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR.

Sementara menurut anggota Panitia Kerja (Panja) Asuransi Jiwasraya Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, kini sudah mulai ada titik terang penyelesaian kasus megakorupsi tersebut.

“Panja Jiwasraya Komisi VI on the track. Penanganan dan titik terang opsi ini sudah mulai kelihatan, termasuk kepastian pembayaran nasabah. Akhir Maret sudah mulai dibayar,” kata Andre.

Ia mengungkap, ada beberapa pilihan keputusan yang telah dibahas dalam Panja Jiwasraya bersama pihak-pihak terkait. Beberapa pilihan tersebut termasuk apakah BUMN asuransi ini akan terus ada atau akan dilikuidasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG 3T: Pemerataan Program Gizi Nasional

Oleh : Andika PratamaPendekatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ke wilayah perkotaan atau dari pesatnya pembangunan infrastruktur di pusat-pusatekonomi. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional juga terletak pada kemampuan negara menghadirkan layanan dasar secara adil hingga menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah untukmemastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pemenuhan giziyang layak. Kehadiran skema khusus MBG bagi wilayah 3T merupakan bukti bahwa pemerintahmemahami tantangan geografis Indonesia sekaligus berupaya menghadirkan solusi yang adaptifterhadap kondisi di lapangan.Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama Badan Komunikasi Pemerintah menunjukkankeseriusan dalam merancang mekanisme khusus pelaksanaan MBG di daerah 3T. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T berbeda dengan kawasan perkotaan sehingga membutuhkan skema pelayanan tersendiri. Kondisigeografis yang sulit dijangkau, jumlah penduduk yang relatif sedikit, hingga keterbatasaninfrastruktur menjadi faktor yang menyebabkan model pelayanan konvensional melalui SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal. Pernyataantersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar memaksakan satu pola kebijakannasional, melainkan memilih pendekatan yang lebih fleksibel agar manfaat program benar-benardapat dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.Langkah pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme distribusi juga menunjukkan adanya kebijakan yang berbasis pada realitas lapangan. Pemanfaatan kantinsekolah sebagai salah satu opsi pelayanan merupakan bentuk inovasi yang patut diapresiasi. Namun pemerintah juga memahami bahwa tidak seluruh sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitastersebut. Karena itu, berbagai alternatif lain masih terus dikaji agar pelaksanaan MBG tetapberjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Program MBG sesungguhnya memiliki dimensi pembangunan yang jauh lebih luas dibandingsekadar penyediaan makanan bergizi. Program ini menjadi investasi jangka panjang dalammenciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkatglobal. Perbaikan status gizi sejak usia dini akan berkontribusi terhadap penurunan angkastunting, peningkatan kemampuan belajar anak, serta penguatan kualitas pendidikan nasional. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan meningkatkan dayasaing bangsa, termasuk dalam berbagai indikator pendidikan internasional seperti Programme for International Student...
- Advertisement -

Baca berita yang ini