MATA INDONESIA, JAKARTA – Bagaimana komitmen menghadapi perubahan iklim dan memperbaiki kerusakan lingkungan?
Salah satu yang sudah pemerintah lakukan adalah Persemaian di Rumpin
Lahan hijau seluas 128 hektare (ha) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini dominasi bibit-bibit pohon sengon dan eukaliptus. Ini menjadi harapan untuk menghijaukan Indonesia. Lahan tersebut terletak di Jl Prada Samlawi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Areal tersebut namanya Pusat Persemaian Rumpin. Merupakan salah satu dari 30 pusat persemaian pemerintah dengan kapasitas produksi 10–12 juta bibit per tahun. Dalam setahun dapat menghasilkan kurang lebih 360 juta bibit atau benih siap tanam yang berkualitas.
“Kalau benih atau bibitnya ada, mau tidak mau barang (bibit/benih) ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektare yang akan kita kerjakan. Tapi berapa produksi bibit yang dapat kita hasilkan,” kata Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya meresmikan Peresmian Persemaian Rumpin, Peluncuran Rehabilitasi Mangrove, dan World Mangrove Center di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Jokowi juga melepaskan bibit hasil produksi persemaian di Rumpin untuk mendistribusikannya ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat empat jenis bibit tanaman, yaitu bibit manglid, sengon, salam, dan sirsak.
Dari produksi bibit tersebut nantinya akan terkirim ke kabupaten/kota di Tanah Air untuk penanaman di lahan kritis, daerah dengan potensi longsor tinggi, dan bagian hulu daerah aliran sungai (DAS). Langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan ini, menurut Jokowi, sudah mulai di sejumlah lokasi seperti sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Presiden menuturkan bahwa persemaian di Rumpin itu merupakan bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan perusahaan besar di Tanah Air. Selain itu, Jokowi juga berterima kasih kepada Bank Dunia dan Pemerintah Jerman yang turut mendukung terwujudnya pusat persemaian. Dengan tata kelola manajemen yang rapi.
Dalam tahun ini akan tuntas delapan pusat persemaian lainnya di beberapa daerah. Antara lain, sudah ada lima pusat persemaian lain yang akan menyusul beroperasi.
- Pertama, Pusat Persemaian Ibu Kota Negara (IKN) di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
- Kedua, Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
- Ketiga, Pusat Persemaian Labuan Bajo yang ada di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Keempat, Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
- Kelima Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
”Nursery center di Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. Adapun nursery di Rumpin merupakan model pekerjaan yang melibatkan public-private partnership (Kementerian LHK-Kementerian PUPR-APRIL),” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.
Pusat persemaian rumpin tersebut merupakan nursery center berskala besar pertama milik pemerintah. Karena skalanya besar, pusat persemaian itu menggunakan teknologi modern. Salah satunya sistem pengairan yang pembuatannya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Keberadaan pusat persemaian itu juga melibatkan warga sekitar yang menjadi pegawai. Mulai dari pekerja harian lepas sampai teknisi. Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat turut bertanggung jawab menjaga lingkungan.
Ke depan, untuk mengangkat nilai ekonomi masyarakat, tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar bisa mendapatkan bibit-bibit pohon secara gratis dari pusat persemaian tersebut. Dan mereka akan menanam lagi di lahan-lahan milik mereka.
Selain menggulirkan pusat persemaian bibit pohon, Presiden Jokowi menjelaskan, pemulihan lingkungan ditempuh melalui rehabilitasi mangrove. Hingga akhir 2024, ia menginstruksikan agar paling tidak sebanyak 600 ribu ha lahan mangrove harus sudah dipulihkan kondisinya. Program rehabilitasi mangrove ini ada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali.
