Rudiantara Resmi Ditunjuk Jadi Dirut PLN

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Perombakan besar-besaran dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kali ini, dirinya bakal menetapkan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikutip dari Antara, Senin 25 November 2019.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat ditanya wartawan mengenai hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara. “Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahanlah di BUMN,” katanya.

Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.

Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri. “(TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN,” katanya.

Pramono mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

“Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan di antaranya yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, kemudian perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN. Nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.

Selanjutnya ada Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN sedangkan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero).

“Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir(TPA). Dimana ketuanya Presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor,” kata Pramono.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini