Rp 700 Juta Siaga Bencana Kulon Progo, BPBD Lapisi Pertahanan Hadapi Ancaman Longsor

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo baru-baru ini mendapatkan pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total anggaran mencapai Rp 700 juta.

Dana tersebut dialokasikan khusus untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kulon Progo.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, menjelaskan bahwa anggaran ini akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana, seperti talud yang rusak akibat longsor.

Proses perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo.

Selain untuk perbaikan infrastruktur, sebagian dana juga digunakan untuk keperluan logistik kebencanaan.

Budi menyatakan bahwa dana ini diproyeksikan cukup untuk operasional penanggulangan bencana hingga akhir bulan Mei 2025.

“Sampai saat ini, kami masih fokus pada upaya mitigasi bencana hidrometeorologi karena curah hujan di wilayah Kulon Progo masih cukup tinggi, yang berpotensi memicu bencana longsor,” jelas Budi dikutip Sabtu 17 Mei 2025.

Wilayah Pegunungan Menoreh disebut sebagai kawasan paling rawan longsor akibat intensitas hujan ekstrem.

Oleh karena itu, BPBD telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna meminimalisasi risiko dan dampak bencana.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun tetap waspada, terutama bagi yang tinggal di wilayah rawan longsor,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Heri Darmawan, menginformasikan bahwa pihaknya telah memasang alat Early Warning System (EWS) di tiga titik rawan longsor.

Pemasangan itu di antaranya di Kalurahan Gerbosari (Kapanewon Samigaluh), Kalurahan Banjararum (Kapanewon Kalibawang), dan Kalurahan Giripurwo (Kapanewon Girimulyo). Masing-masing lokasi telah dilengkapi dengan dua unit EWS aktif dan berfungsi dengan baik.

“Seluruh unit EWS longsor dalam kondisi aktif dan siap digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat,” ungkap Heri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Seribu Kopdes Merah Putih Hadirkan Harapan Baru bagi Masyarakat Desa

Oleh: Sekar Arundhati )*Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pembangunanekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peresmian simbolis 1.061 unit koperasi secara serentak di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026. Pada hari yang sama, Presiden juga memimpin Panen Raya JagungSerentak Kuartal II di Kabupaten Tuban sebagai bagian dari penguatanketahanan pangan nasional berbasis desa.Dua agenda nasional tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintahyang semakin fokus membangun kemandirian ekonomi masyarakat daritingkat desa. Pemerintah menilai desa harus menjadi pusat pertumbuhanbaru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat distribusipangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Peresmian lebih dari seribu koperasi desa menjadi salah satu capaianpenting pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pembangunanekonomi berbasis kerakyatan. Keberadaan koperasi dinilai akanmembantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligusmemperkuat kemandirian desa di berbagai sektor usaha.Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi terusmeningkat dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Prabowo optimistispuluhan ribu koperasi dapat dioperasikan secara bertahap sebagai bagiandari penguatan ekonomi nasional berbasis desa dan kelurahan.Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusatlayanan ekonomi masyarakat desa. Koperasi akan berperan dalamdistribusi kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro dan kecil, hinggamendukung stabilitas harga barang di tingkat masyarakat. Dengan sistemekonomi berbasis gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadiinstrumen pemerataan pembangunan yang lebih efektif.Program Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang selaras denganupaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangannasional. Panen Raya Jagung Serentak yang digelar bersamaan denganperesmian koperasi menunjukkan adanya integrasi kebijakan antarapenguatan produksi pangan dan pembangunan kelembagaan ekonomimasyarakat.Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian masyarakat dapat didukungdengan sistem distribusi dan kelembagaan usaha yang lebih kuat. Dengan demikian, petani tidak hanya fokus pada produksi, tetapi jugamemiliki akses terhadap pemasaran, pengolahan hasil, dan rantaidistribusi yang lebih efisien.Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga datang darisektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki,menegaskan bahwa penguatan koperasi desa sejalan dengan agenda transformasi kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah.*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKMKementerian Kehutanan memandang koperasi desa sebagai instrumenpenting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memiliki kelembagaan usahayang lebih profesional, mandiri, dan memiliki daya saing lebih tinggi.Program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah selama ini jugaterus menunjukkan perkembangan positif. Di Jawa Timur, kegiatanperhutanan sosial telah melibatkan lebih dari 133 ribu kepala keluargadengan cakupan lahan mencapai ratusan ribu hektare. Program tersebutdinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakatdesa di sekitar kawasan hutan.Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat sinergi antaraKementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi melalui nota kesepahaman terkait penguatan kelembagaan usaha dan peningkatankapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kehutanan. Langkahtersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalammembangun ekonomi desa yang berkelanjutan.Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelolaperhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakatmelalui ribuan surat keputusan. Dari program tersebut, terbentuk lebih dari16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonominasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.Rohmat Marzuki menilai penguatan koperasi akan mempercepattransformasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menjadi entitas usahayang lebih modern dan produktif. Pemerintah ingin memastikanmasyarakat desa tidak hanya memperoleh akses kelola lahan, tetapi jugamemiliki kemampuan memperkuat rantai usaha mulai dari produksi hinggapemasaran.Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih turut datang daripemerintah daerah. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menilaikoperasi desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomimasyarakat hingga tingkat desa.Menurut Darmawangsyah, kehadiran koperasi dapat membantu menjagastabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuatdistribusi barang hingga wilayah pelosok. Pemerintah Kabupaten Gowasendiri telah memiliki 167 koperasi desa yang tersebar di seluruh desadan kelurahan.Pemerintah daerah berharap koperasi mampu menjadi penggerakekonomi kerakyatan berbasis desa sekaligus membuka peluang usahabaru bagi masyarakat. Sistem ekonomi gotong royong yang dibangunmelalui koperasi diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatsecara lebih merata.Darmawangsyah juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagaiprogram pemerintah pusat yang berpihak pada penguatan ekonomirakyat. Menurutnya, program koperasi desa memiliki manfaat besar bagimasyarakat karena memberikan akses ekonomi yang lebih luas danterjangkau.Langkah pemerintah menghadirkan ribuan Koperasi Desa Merah Putihmenunjukkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia dari desa. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi jugamemperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat agar memiliki ketahanandan kemandirian yang lebih baik.Melalui koperasi desa, pemerintah berharap tercipta pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjanganpembangunan antarwilayah. Program tersebut juga menjadi bukti bahwapembangunan berbasis kerakyatan tetap menjadi prioritas utama dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Advertisement -

Baca berita yang ini