Rocky Gerung Siap Jadi Menkumham, Ini Keputusan Pertamanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Nama Roky Gerung muncul dan dipertimbangkan masuk ke dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam survei kecil-kecilan yang dibuat oleh Founder Rekat Anak Bangsa dan ID Next Leader. Dirinya didaulat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Survei itu dibuat setelah muncul wacana Jokowi akan merombak kabinet pasca-ungkapan kemarahannya di rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu.

Rocky Gerung angkat bicara terkait survei tersebut. Menurutnya, survei itu tidak memiliki arti jika bukan kelompok oligarki yang menentukan.

“Hasil survei itu kan bukan ditentukan oleh oligarki. Pada akhirnya enggak ada pentingnya kalau tidak cocok dengan keinginan mereka. Terlalu linier,” ujar Rocky saat webinar tersebut, Sabtu 4 Juli 2020.

Saat ditanya kesediaannya bila benar dipilih, Rocky segera mengiyakan namun dengan membawa satu keputusan. Dia mengatakan keputusan tersebut adalah membubarkan kabinet itu sendiri.

“Saya mau jadi menteri. Mengganti mereka semua. Ya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu harus punya keputusan, maka keputusan saya yang pertama adalah membubarkan kabinet. Di dalam negosiasi itu kasih saya kewenangan atas nama hak asasi manusia, saya buat Perpu pembubaran kabinet,” katanya.

Rocky tidak menguraikan alasannya dalam rencana mengambil keputusan tersebut dengan jelas. Namun, dia menekankan bahwa reshuffle yang diwacanakan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan efektif. Karena peran kelompok penguasa di balik Presiden yang menentukan keputusan tersebut.

“Jadi yang saya maksud di belakang presiden ada oligarki yang memastikan kegiatan presiden. Jadi kalau Jokowi reshuffle, dia memikirkan oligarki tidak keberatan. Dari awal memang kebijakan sudah menyimpang dari kampanye,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini