MINEWSM JAKARTA – Dua menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid II terlibat silang pendapat di ruang publik. Kedua menteri itu adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Sri Mulyani menyebut ada dana desa sempat mengalir ke desa yang tak berpenduduk. Atau yang viral dengan istilah desa fiktif atau ‘desa hantu’. Hal ini pun lantas dibantah secara tegas oleh Abdul selaku Mendes PDTT. Ia mengaku sudah melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif, sebagai mana disebut oleh Menkeu.
Menanggapi hal ini pakar sosial politik Emrus Sihombing mengatakan, sebaiknya dua pandangan yang sangat berseberangan ini sebaiknya diungkapkan dan dibahas dalam rapat internal kabinet.
“Bisa di rapat kabinet paripurna yang dipimpin presiden. Bisa rapat kabinet terbatas yang dipimpin wakil presiden. Atau. bisa juga dalam rapat kabinet khusus yang dipimpin oleh Menko yang terkait,†ujarnya pada Jumat 8 November 2019.
Namun kata Emrus, kini persoalan sudah berbeda. Mereka berdua sudah terlanjur saling berseberangan gagasan tentang objek yang sama di ruang publik. Perbedaan pandangan ini harus dipertanggungjawabkan ke publik.
“Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data dan bukti, maka itu hanya berbeda dari sudut pandang saja dan akan lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik. Namun, bila ditemukan ada perbedaan data, fakta dan bukti, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh,†katanya.
Selanjutnya, jika hasilnya ditemukan bahwa fakta, data dan bukti yang bersumber dari salah satu atau kedua menteri tersebut tidak valid, maka menteri tersebut harus minta maaf kepada publik.
“Mereka juga harus berjanji untuk tidak mengulang hal yang sama lagi ke depan. Atau bisa saja mundur. Alangkah satrianya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, supaya tidak menjadi beban presiden di mata publik,†ujar Emrus.