MINEWS, JAKARTA-Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut kesalahan dalam input anggaran APBD DKI terjadi lantaran sistem penganggaran APBD yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
Menurut Djarot, menyebut kesalahan bukan pada sistem, melainkan SDM atau oknum PNS yang menginput anggaran.
“Kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Djarot menyebut, sistem seharusnya bisa disempurnakan apabila SDM-nya mumpuni. “Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” katanya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut ketertutupan Pemprov DKI pada pembahasan APBD justu berakibat makin banyak penyusupan anggaran tidak wajar.
“Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti,” katanya.
Djarot mengimbau agar Pemprov DKI menerapkan transparansi anggaran sehingga masyarakat juga bisa mengawasi.
“Ya harus. Sebaiknya dibuka saja. Kalaupun ada masukan-masukan ya terima saja. Tapi untuk warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper,†katanya.
Diketahui, usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar.
