Revitalisasi Pasar Rakyat Berbasis Kearifan Lokal untuk Menunjang Perekonomian Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pasar rakyat merupakan aspek penting dalam menunjang perekonomian nasional, untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga akhir tahun 2020 telah menyelesaikan revitalisasi tujuh pasar rakyat. Kegiatan ini menindaklanjuti penugasan Presiden RI yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018.

Program Revitalitasi Pasar Rakyat awalnya merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelum diserahkan kepada Kementerian PUPR. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, menyejahterakan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat, dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang semakin terbuka lebar.

Dalam pelaksanaannya, revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

Revitalisasi pasar rakyat bertujuan untuk mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omzet para pedagang. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen sekaligus menjadi penggerak perekonomian daerah.

Revitalisasi juga diharapkan dapat mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya.

Revitalisasi pasar rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya, bahwa revitalisasi pasar raykat merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang, agar pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dapat berjalan lebih cepat.

Konsep revitalisasi pasar rakyat yang berjalan disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, tujuh pasar rakyat yang telah rampung hingga akhir tahun 2020 adalah Pasar Ateh Bukittinggi Sumatera Barat, Pasar Prawirotaman Yogyakarta, Pasar Kaliwungu Kendal, dan Pasar Klewer Timur di Jawa Tengah, Pasar Benteng Pancasila Mojokerto, Pasar PON Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur, serta Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pasar Ateh Bukittinggi yang dibangun sejak 2018 telah diresmikan secara virtual oleh Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo pada Juni 2020 lalu dengan nilai kontrak tahun jamak 2018 – 2019 sebesar Rp292 miliar.

Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Prawirotaman yang mulai dikerjakan sejak 15 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp57,61 miliar.

Sementara Pasar Kaliwungu, Kendal yang terbakar pada tahun 2017 silam di Jawa Tengah juga telah selesai dibangun kembali dengan desain dan kualitas yang lebih baik. Pembangunan ini menelan biaya sebesar Rp34,87 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 – 2020.

Pasar rakyat selanjutnya yang telah selesai yakni Pasar Klewer Timur Kota Surakarta yang direkonstruksi dengan konsep pasar ramah lingkungan. Pasar ini terdiri dari dua lantai di bawah tanah dan satu lantai di permukaan, dengan biaya sebesar Rp53,06 miliar dari APBN 2019 – 2020.

Di Jawa Timur, telah diselesaikan revitalisasi Pasar Benteng Pancasila Mojokerto yang mulai dikerjakan pada 28 Januari 2020, dengan biaya Rp13,2 miliar. Selanjutnya, pembangunan Pasar Pon juga sudah rampung dengan total biaya sebesar Rp76,3 miliar dan masa pelaksanaan pembangunan selama 300 hari sejak 10 Januari hingga akhir November 2020.

Sementara di Provinsi Bali, Kementerian PUPR telah merevitalisasi Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar. Pasar ini menjadi surga wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, karena menjual hasil kerajinan karya seni masyarakat Bali dengan harga terjangkau. Anggaran untuk pembangunan pasar ini sebesar Rp81,1 miliar dari APBN 2019 – 2020.

Pada awal 2021, ditargetkan revitalisasi tiga pasar rakyat yang akan selesai, yakni Pasar Renteng di Lombok Tengah, Pasar Pariaman Sumatera Barat, dan Pasar Legi Ponorogo.

Selain revitalisasi pasar rakyat, untuk mendorong investasi di Indonesia, Kementerian PUPR juga merencanakan pembangunan konektivitas di daerah-daerah, seperti pembangunan jalan di jalur Pantai Selatan (Pansela) dan pembangunan fly over.

Reporter: Safira Ginanisa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini